JOSSTODAY.COM - Publik langsung berspekulasi tentang alasan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatannya itu dan dari kepengurusan Partai Golkar. Pengunduran diri yang disampaikan Idrus di Istana Negara, Jumat (24/8) itu langsung dikaitkan dengan kasus yang tengah menyeretnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Idrus tercatat telah tiga kali dipanggil penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Pemeriksaan terakhir terjadi pada Rabu (15/8) lalu. Selain Idrus, kasus itu juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo tersebut. Eni ditangkap KPK saat berada di rumah Idrus.

Kepada wartawan, Idrus meminta agar publik tidak menarik-narik pemeriksaan dirinya dengan persoalan lain. Idrus menekankan kehadirannya memenuhi panggilan penyidik semata-mata menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik KPK. "Ini (pemeriksaan) bagaimana penghormatan proses hukum yang ada. Jadi, kalau kita ingin melihat negara ini maju, ya, kita harus menghormati hukum yang ada. Jangan ada intrik-intrik. Tidak boleh," kata Idrus di Gedung KPK, pekan lalu.

Dalam dua pemeriksaan sebelumnya, Idrus dicecar tim penyidik soal dugaan adanya pertemuan yang turut dihadirinya bersama Eni dan Johannes serta sejumlah pihak lain untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Selain itu, dia juga dicecar soal aliran dana dari proyek senilai US$ 900 juta tersebut.

KPK menduga Idrus mengetahui banyak hal mengenai sengkarut kasus ini. Dugaan keterlibatan Idrus dalam kasus ini menguat lantaran penyidik berulang kali memeriksa mantan Sekjen Partai Golkar tersebut. Adanya pertemuan Idrus dengan sejumlah pihak lain diketahui dari rekaman CCTV yang disita KPK saat menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah dan kantor Dirut PT PLN, Sofyan Basir, beberapa waktu lalu.

Idrus tak membantah rekaman CCTV itu menjadi salah satu materi yang dicecar tim penyidik. Dia sempat meminta awak media untuk mengonfirmasi mengenai materi tersebut kepada KPK. "Saya katakan semua yang terkait dan sudah saya jelaskan semua. Jadi, rinciannya, ya, tidak etis kalau saya menjelaskan semua. Nanti dianggap malah tidak bagus," katanya. (is/b1)

 

idrus marham