JOSSTODAY.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bakal berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27-29 Agustus 2018. Terdapat tiga daerah yang rencananya dikunjungi yakni Lombok Utara, Mataram dan Lombok Timur. “Tanggal 27-29 Agustus, rombongan Mendagri ke NTB,” kata Tjahjo dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/8).

Ia menyatakan, jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berkomitmen menginventarisasi bangunan pemerintah daerah (pemda) yang terkena dampak gempa bumi. Tak hanya di tingkat kabupaten dan kota, bangunan rusak di kecamatan serta desa juga diinventarisir.

Ia menuturkan, terdapat stimulan dana untuk perbaikan beberapa kantor desa. Dana itu berasal dari anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemdagri. “Di NTB, kami juga menyerahkan dana partisipasi sebesar di atas Rp 700 juta dari staf Kemdagri dan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) yang terkumpul spontanitas,” tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan pelayanan masyarakat tetap jalan. Demikian halnya pariwisata di NTB. Selain itu, lanjutnya, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah diterjunkan membantu masyarakat. “Praja IPDN gotong royong serahkan bantuan makanan dan minuman kepada masyarakat yang terkena musibah,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sejumlah menteri dan jajaran Kabinet Kerja diinstruksikan melakukan penanganan terhadap masyarakat dan sejumlah wilayah yang terkena dampak gempa bumi di NTB. Hal itu tertuang dalam diktum ketiga Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2018.

Pada diktum ketiga poin enam, disebutkan tugas-tugas Mendagri. Presiden Jokowi menginstruksikan agar Mendagri memfasilitasi ketersediaan yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa.

Khususnya, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018 termasuk APBD Perubahan TA 2018, dan penyusunan APBD TA 2019. Selain itu, Mendagri juga diminta melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD. (ba/b1)

Menteri Dalam Negeri