JOSSTODAY.COM - Target 20 juta wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia akan diikuti dengan pertumbuhan devisa negara yang mencapai US $ 20 miliar tahun depan atau setara dengan nilai ekspor crude palm oil (CPO). Artinya, sektor pariwisata menjadi sektor krusial dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Dalam Rakorpusda yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta dihadiri oleh beberapa pemerintah pusat dan daerah di Yogyakarta, Rabu (29/8), pemerintah didukung oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK akan bersinergi untuk mendorong pariwisata untuk meningkatkan angka devisa negara.

Dijelaskan Gubernur BI Perry Warjiyo, alasan mengapa sektor pariwisata yang harus digenjot karena untuk meningkatkan devisa negara. Pariwisata telah menjadi penyumbang devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan batu bara.

Menurut, dalam jumpa media menuturkan sektor pariwisata merupakan sektor yang secara cepat mampu memberikan dampak signifikan tak hanya bagi pendapatan negara melainkan bagi masyarakat sekitar juga.

"Sektor pariwisata secara langsung dapat mengurangi defisit neraca perdagangan, jasa dan pendapatan atau yang disebut defisit transaksi berjalan," katanya.

Selain itu, melalui sektor pariwisata yang didorong akan mampu memperkuat ketahanan secara ekonomi Indonesia ke depan.

Sehingga pengelolaan sektor pariwisata, tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Seluruh stakeholder harus bersinergi. Langkah ini menjadi langkah konkret untuk memberikan dampak signifikan bagi devisa negara dan perekonomian masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pariwisata, Arief Yahya menuturkan pariwisata menjadi leading sector bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang paling cepat atau quick yield melalui sektor ini diharapkan menjadi sektor yang paling cepat memberikam dampak secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Saat ini pemerintah juga tengah mengoptimalkan sembilan obyek pariwisata yang tengah digarap serius.

Lima destinasi yang siap dipasarkan atau secara istilah yakni prioritas pariwisata Indonesia di antaranya yakni Bali, Jakarta, Riau, Bromo Tengger Semeru (Jatim) dan Banyuwangi serta empat pariwisata super prioritas yang juga tengah dikonsentrasikan yaitu Danau Toba, Borobudur (Joglo Semar), Mandalika NTB dan Labuan Bajo.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, salah satu target untuk mencapai 20 juta wisman adalah kemudahan akses, termasuk proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA).

“Pemerintah sangat detail menentukan langkah dalam pembangunan proyek tersebut. Terlebih masalah perlakuan ekonomi agar melalui pengembangan proyek penunjang ini secara ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Bahkan dalam proyek NYIA, Luhut menegaskan agar rakyat sekitar harus diberikan pekerjaan.

“Jadi misal sudah ada 70 orang yang jadi stewardess kemudian menjadi security dilatih di sana dan saya bilang jangan hanya securitymasukkan sampai kepada air traffic control," kata Luhut.

Selain itu, pemerintah juga bersinergi dengan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan kredit usaha rakyat yang murah dengan bunga 7 persen untuk meningkatkan geliat perdagangan di sekitar proyek NYIA.

"Apa di situ yang bisa dibuat seperti warung, hal seperti itu supaya orang di daerah juga menikmati perkembangan di sana," lanjutnya.

Pihaknya pun juga mewajibkan air minum yang digunakan harus berasal dari air dari Menoreh dengan pH (tingkat keasaman) yang diperkaya sehingga perekonomian di sekitar dapat dirasakan.

Melalui pembangunan proyek bandara NYIA ini pihaknya mengaku optimis dari pariwisata akan meningkatkan pajak dan devisa yang banyak dan akan memberikan lapangan pekerjaan yang bagus bagi masyarakat.

"Hal hal detil seperti ini, presiden minta jadi rakyat itu bisa menikmati, jadi jangan ada yang bilang apa itu neolib itu tidak ada, kita berfikir sampai yang hal kecil, semua kita buat untuk mempromosikan Indonesia yang hebat," tegas Luhut.

Pihaknya pun menegaskan format semacam ini juga akan diterapkan di beberapa wilayah proyek pengembangan pariwisata yang tengah digenjot oleh pemerintah sehingga masyarakat tak perlu khawatir lantaran hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar.

Gempa NTB
Hal lain, Luhut juga menjelaskan kembali, mengapa pemerintah pusat tidak menetapkan gempa di Lombok NTB menjadi bencana nasional.

"Ketika status naikkan menjadi bencana nasional nanti negara-negara luar yang akan datang memberikan 'travel warning' pada Indonesia. Hasilnya, insurance tidak akan mau meng-cover kunjungannya, maka itu bahaya juga bagi masyarakat kita," ucap Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini pun meminta pihak-pihak yang mendesak-desak kenaikan status kebencanaan di Lombok menghentikan celotehannya, sebelum mengetahui kebenarannya dengan argumentasi.

Luhut berharap masyarakat agar tidak gampang nyinyir namun harus memberi kritik yang positif.

"Kalau ndak ngerti ndak usah terlalu nyinyir, tapi kalau kasih kritik saya kira bagus dan kritik itu kami terima juga," tambahnya.

Menurutnya, saat ini, pemerintah tengah fokus menggarap proses recovery dan rekonstruksi kepada masyarakat yang mengalami trauma dan bangunan yang rusak akibat gempa.

Pihaknya menuturkan ada sekira lebih dari 70.000 rumah dan fasilitas publik lain yang harus diperbaiki.

"Proses rekonstruksi pembangunan rumah dan infrastruktur lain yang rusak akan efektif mulai 1 September karena sesuai dengan arahan presiden, by name by address akan terima Rp 50 juta diberikan per bulan secara berkala dan kami juga akan siapkan alat, tukangnya dan beli materialnya di situ sehingga tak di-mark-up oleh tertentu dan kita lakukan pendampingan dalam proses rekonstruksinya," tegasnya. (is/b1)

pariwisata