JOSSTODAY.COM - Negara semestinya membiayai partai politik (parpol) secara penuh. Dengan begitu, parpol dapat melakukan kaderisasi optimal serta melahirkan kader berkualitas di jajaran eksekutif maupun legislatif.

"Idealnya memang negara biayai partai secara penuh. Partai nanti bisa bantu kader jadi bupati, wali kota, gubernur, termasuk anggota DPR. Partai menggerakkan masyarakat," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat jumpa pers Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Jakarta, Selasa (4/12). Selain Tjahjo, hadir juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo.

"Sudah ada negara yang biayai partai penuh. Namun, auditnya terbuka. Misalnya, buat rapat-rapat, sekarang (di Indonesia) tidak ada yang baku. Kaderisasi tidak ada acaranya. Perlu political will semua pihak," kata Tjahjo.

Terkait sanksi, menurutnya, parpol yang telah dibantu negara jika menyimpang dapat dibubarkan. "Kalau sudah dibayai negara, lalu menyalahgunakan anggaran, maka pemerintah bisa bubarkan partai itu," ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan anggaran partai memang terbilang minim. Saat menjadi sekretaris jenderal PDI Perjuangan pada 2010-2015, bantuan dana untuk partainya di bawah Rp 2 miliar. Sekarang sudah meningkat.

"Sampai kapan (dinaikkan lagi)? Kita juga belum tahu. Sebetulnya saya pernah bilang dana untuk partai dari negara itu Rp1 triliun. Tapi saya dihajar habis masyarakat," ungkapnya.

Ia menuturkan, parpol tidak pernah meminta kader untuk melakukan korupsi. "Prinsipnya, parpol enggak ada meminta anggotanya korupsi. Sistem pencegahan enggak ada yang salah. KPK sudah maksimal. Semua kembali ke individu," kata Tjahjo. (gus/b1)

Partai politik