JOSSTODAY.COM - Mayoritas masyarakat menilai pemerintah terutama pemerintah pusat telah serius melawan korupsi. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dari 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui metode multistage random sampling, sebanyak 69% responden menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi, sebanyak 19% responden menilai pemerintah tidak serius dan 12% responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Dengan pertanyaan yang sama pada tahun lalu, sebanyak 68% responden menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi.

"Mayoritas warga menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi, relatif sama dengan tahun lalu," kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12).

Persepsi masyarakat terhadap keseriusan pemerintah pusat lebih tinggi ketimbang keseriusan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Sebanyak 63% responden menilai pemerintah provinsi serius melawan korupsi dan sebanyak 62% responden menilai pemerintah kota/kabupaten serius berantas korupsi.

"Pemerintah pusat paling banyak dinilai serius atau sangat serius dalam melawan korupsi, baru kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kota/ kabupaten," katanya.

Meski demikian, dalam survei tersebut terungkap hanya 44% responden yang menilai kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 25% respon menilai tidak ada perubahan, bahkan sebanyak 16% responden menilai semakin buruk dan 15% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Demikian pula halnya dengan program pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah pusat. Hanya 43% responden yang menilai semakin baik, sebanyak 25% responden menilai tidak ada perubahan, 18% responden menilai semakin buruk dan 14% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Hal ini berbanding terbalik dengan penilaian masyarakat terhadap kerja-kerja Presiden Jokowi dalam bidang lainnya. Dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan umum misalnya, sebanyak 72% responden menilai kerja pemerintahan Jokowi dalam pembangunan jalan umum semakin baik dibanding tahun lalu. Sebanyak 20% responden menilai tidak ada perubahan dan hanya 6% persen yang menjawab semakin buruk. 3% responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Demikian halnya terkait kerja pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Sebanyak 66% responden menjawab semakin baik dibanding tahun lalu, 23% responden tidak ada perubahan dan hanya 6% yang menilai semakin buruk. Sementara 4% lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Kinerja pemerintah dinilai sangat baik dalam infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam mencegah korupsi dan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi masih perlu ditingkatkan," paparnya.

Burhanuddin mengatakan, sebanyak 35% responden menilai sebagian besar pegawai atau pejabat di pemerintah pusat melakukan korupsi atau menerima suap dan sebanyak 14% responden menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat pemerintah pusat melakukan korupsi atau menerima suap. Hanya 4% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada korupsi atau suap di pemerintahan pusat.

Persepsi masyarakat soal korupsi pejabat atau pegawai pemerintahan ini semakin rendah terhadap level pemerintahan yang lingkupnya semakin kecil. Sebanyak 24% responden menilai sebagian besar pegawai atau pejabat di pemerintah provinsi melakukan korupsi atau menerima suap dan 10% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada korupsi atau suap di pemerintahan provinsi dan hanya 6% responden yang menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat di pemerintahan provinsi yang korupsi atau menerima suap.

Bahkan, pada level pemerintahan kelurahan atau desa, sebanyak 38% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada pegawai kelurahan/ desa yang melakukan korupsi atau menerima suap dan hanya 3% responden yang menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat kelurahan/ desa yang korupsi dan menerima suap.

"Praktik korupsi dinilai lebih luas pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin dekat level pemerintahan pada warga, semakin dinilai lebih bersih dari korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dianggap sebagai praktik yang jauh dari warga dan hanya terjadi di pusat," paparnya.

Survei ini dilakukan pada 8-24 Oktober 2018 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 19 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar lebih kurang 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. (gus/b1)

Lembaga Survei Indonesia