JOSSTODAY.COM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengemukakan para pengusaha memberikan suap kepada aparat pemerintah karena urusannya ingin diproses cepat. Pengusaha ingin bisnisnya segera berjalan.

"Umumnya terjadi karena layanan yang lambat dan sulit," kata JK dalam penyerahan penghargaan zona integritas intansi pemerintahan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12).

Ia yakin, jika proses cepat dan bersih, suap atau gratifikasi berkurang. Sayangnya kadang ada aparat yang memanfaatkan jasa pelayanannya. Sesuatu pekerjaan yang sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sengaja diperlambat. Tujuannya, mendapatkan sesuatu atau imbalan dari pengusaha.

“Jangan sampai seperti ungkapan orang Medan, kalau bisa dipersulit kenapa dipergampang. Banyak juga yang masih menjalankan seperti itu. Supaya dapat sesuatu maka dipersulit,” jelas JK

Dia menegaskan para pengusaha membeli kecepatan. Semakin lama izin diselesaikan, pengusaha akan kehilangan pelanggan. Akibatnya, bisnis tidak bisa berjalan.

“Kalau bisa diurus dua hari kenapa mesti satu bulan. Karena yang dibeli ialah 24 hari itu dibayarnya kepada aparat yang tentu kita tidak ingin," tutur JK.

JK mengaku persoalan tersebut menjadi dilema. Ada yang menyebut pelayanan sengaja diperlambat karena gaji pegawai rendah. Tapi bagaimana menaikkan gaji pegawai jika pendapatan negara rendah karena uangnya telah dikorupsi.

“Itulah semua menjadi suatu dilema yang harus kita hadapi. Ini bisa diselesaikan dengan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang berintegritas dan berprestasi. Maka pegawai akan berlomba-lomba mengurus birokrasi dengan cepat. Ijin pun bisa selesai dengan cepat,” jelas JK.

Menurut JK, jika perizinan bisnis selesai dengan cepat, maka semakin banyak pengusaha yang berinvestasi. Investasi yang banyak bisa membuat perekonomian negara semakin tumbuh. "Kita mulai dari pelayanan yang baik agar ekonomi cepat berkembang. Maka dengan itu pendapatan naik, pajak naik, aparat pejabat kita lebih baik. Itu suatu harapan kita sama-sama," tutup JK. (is/b1)

Wapres jusuf kalla