JOSSTODAY.COM - Seluruh komponen bangsa diharapkan dapat memerhatikan sektor kelautan dan kemaritiman. Kejayaan Indonesia di laut harus dibangkitkan kembali untuk menuju Indonesia Raya yang diidam-idamkan.

“Bila selama ini kita telah lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk, kini saatnya bagi kita mengembalikan semuanya menjadi semboyan Jalesveva Jayamahe atau di laut kita jaya. Harus bisa kita wujudkan kembali untuk menuju Indonesia Raya yang kita idam-idamkan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Nusantara 2018 di Pelabuhan Tangkiang, Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (13/12).

Kegiatan tersebut bertema "Perwujudan Kesatuan Nusantara yang Utuh Melalui Deklarasi Djuanda menuju Poros Maritim Dunia". “Kita ingin memperingati Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan Bangsa Indonesia untuk menjadi rejim kepulauan, dan pengakuan sebuah negara kepulauan mengandung sebuah filosofi yang sangat mendasar,” ujar Tjahjo.

Menurutnya, Indonesia sempat mendapat tantangan dari negara-negara besar di dunia. Namun, berkat perjuangan yang gigih selama 25 tahun, maka konsep Indonesia sebagai negara kepulauan diakui dunia. Disahkan 10 Desember 1982 melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang 17/1985. “Sejarah panjang terbentuknya negara kepulauan Indonesia menjadi kebanggaan kita tersendiri,” tegas Tjahjo.

Ia menuturkan, sekitar 75% wilayah Indonesia terdiri atas lautan dengan hamparan pesisir mencapai 95.181 kilometer. Indonesia juga menjadi negara yang memiliki bentang garis pantai terpanjang di dunia. Potensi-potensi unggulan yang dipandang dari sudut geo politik maupun geo ekonomi pun dimiliki Indonesia. Kekayaan sumber daya alam berlimpah baik hayati, dan non hayati maupun jasa-jasa lingkungan.

“Ini aset nasional yang harus kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Ia menuturkan, terdapat tantangan yang belum mendapatkan perhatian serius yakni masalah pencemaran laut. Seringkali disebabkan aktivitas atau kegiatan manusia yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. “Salah satu cara agar membuat laut semakin berjaya adalah dengan mengatasi segala hal yang berkaitan dengan polusi dengan pencemaran dan merusak kualitas sumber daya manusia kita,” tuturnya.

Dalam upaya mempercepat pembangunan, menurut Tjahjo, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, setiap kebijakan baik antara pemerintah pusat dan daerah. “Antara kementerian/ lembaga. Pemerintah dan masyrakat, serta sektor swasta lain. Perlu penegasan kebijakan di bidang konservasi habitat biota laut dalam pengembangan pemanfaatan potensi di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil," katanya.

Pada bagian lain Tjahjo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mempererat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang bergotong royong. Diingatkan, saat ini proses konsolidasi memilih pemimpin yang amanah tengah berlangsung. Terkait itu, racun-racun demokrasi sepatutnya dilawan. Salah satunya politik uang. Selain itu juga kampanye berujar kebencian, fitnah, dan yang mengusung isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA).

“Kita tunjukkan bangsa kita ini bersatu menghadapi pesta demokrasi. Jangan saling menghujat, memfitnah, berbuat SARA. Mari adu program, konsep gagasan demi bangsa negara yang kita cintai. Mari kita lawan sikap yang ingin rusak persatuan kesatuan, ancaman narkoba, radikalisme/terorisme. Kita harus berani tentukan sikap, siapa kawan siapa lawan terhadap mereka yang ingin rusak NKRI, dan mengganti Pancasila," kata Tjahjo. (is/b1)

Sektor Kelautan