Khofifah Tetap Jalankan Program Yang Tak Masuk RPJMD 2019
Gubernut Jatim, Khofifah Indar Parawansa (tengah) saat memberi sambutan dalam acara silaturahim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (14/2/2019). (Josstoday.com/Fariz Yarbo)
JOSSTODAY.COM - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tetap akan melaksanakan beberapa program yang tidak masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timu 2019.
Misalnya seperti program one pesantren one product dan program adopsi sungai Brantas, yang memiliki nilai positif ke depannya.
Untuk one pesantren one product, Khofifah menjelaskan, jika program ini merupakan program pengembangan product hasil dari para santri utamanya siswa SMK dari pesantren.
Gubernur yang akrab disapa Khofifah itu menjelaskan, selama ini ada beberapa product dari pesantren yang kualifikasinya masih di bawah standart. Sehingga, perlu ada dukungan tambahan.
"Kita meamsukkan one pesantren one product, kita sebelumnya sudah melakukan navigasi di banyak pesantren yang memiliki SMK dan yang rata-rata punya product. Tapi, kualifikasi productnya kurang, higienitas productnya kurang, packagingnya kurang. Jadi, sebetulnya tinggal menambahkan titik mana yang bisa memaksimalkan nilai jual dari product yang sekarang ini sudah diproduksi oleh pesantreen. Terutama, yang punya smk. Jadi itu tetep kami masukkan dan alhamdulillah bisa disupport APBN," jelasnya saat ditemui usai acara silaturahmi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (14/2/2019).
Selain itu, untuk program adopsi sungai Brantas menjadi program utama pertama untuk membersihkan sungai yang hingga saat ini menjadi lahan membuang popok bayi.
Berdasar data, jelas Khofifah, tercatat ada 2,9 juta bayi dan balita pengguna pampers. Di mana, sekitar 1 juta bekas popok dibuang ke sungai yang membuat sungai tercemar.
Karena itu, direncanakan pada hari Minggu (17 Februari 2019) ia bersama wakilnya, Emil Elestianto Dardak, akan turun langsung dan mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak bersama walau tak ada dukungan dana APBD.
"Itu gak ada dalam APBD, tapi kita mencetuskan masuk dalam program 33 hari pertama. Dan, kita bisa melakukan gerakan lebih masiv di program lainnya," pungkan mantan Menteri Sosial.
Dengan itu kata Khofifah, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk bisa memajukan dan menyejahterakan rakyat Jawa Timur. (ais)
Gubernur Jatim Khofifah RPJMD Jatim 2019