JOSSTODAY.COM - Pandemi virus corona (Covid-19) dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah telah memaksa masyarakat beradaptasi dengan cepat, termasuk dalam bekerja. Konsep flexible working space (FWS) kini banyak dipakai untuk menjaga produktivitas optimal di tengah berbagai pembatasan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Deniey A Purwanto menyampaikan, FWS sangat erat kaitannya dengan bonus demografi, generasi milenial, dan generasi Z di sisi suplai, dan industrial 4.0 di sisi demand pasar tenaga kerja.

Milenial dan Gen-Z dalam beberapa literatur teoritis dan empiris dikenal sebagai generasi yang digital natives, pengguna teknologi yang lebih tinggi team-oriented. Sementara di sisi demand, industri 4.0 adalah revolusi industri yang mengedepankan teknologi terutama teknologi digital dan internet. Pertemuan supply dan demand inilah yang pada akhirnya akan sampai pada keseimbangan new normal. “Pandemi Covid-19 bisa jadi shock yang mempercepat proses menuju ke keseimbangan baru itu. Jadi sebenarnya tanpa ada Pandemi Covid-19, arahnya memang harusnya ke sana (FWS),” kata Deniey A Purwanto, Senin (18/5/2020).

Namun, dampak new normal ini juga perlu diperhatikan, yaitu pergeseran pasar tenaga kerja di mana tidak saja beberapa jenis pekerjaan akan lebih banyak diminati dibanding jenis pekerjaan lain, namun juga hilangnya pekerjaan tertentu. Hal ini terjadi pada setiap revolusi industri. “Pemerintah dan industri harusnya sudah memetakan seperti apa kebutuhan jenis-jenis pekerjaan yang akan datang yang seusai dengan kebutuhan industri dan karakter milenial dan gen-Z di lingkungan kerja,” kata Deniey.

Tentang peran pemerintah, dia berpendapat, perlu diperluas akses internet baik dasi sisi kualitas dan kuantitas. Selain itu, diperkuat dengan sistem pengamanan dan perlindungan data, terutama data pribadi yang rentan terhadap keterbukaan akses internet.

Sementara menurut peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, pandemi Covid-19 menjadikan wacana flexible working space yang sebelumnya sudah banyak dibicarakan, perlu ditindaklanjuti lebih serius oleh pemerintah dan juga para pelaku usaha.

Namun kelancaran penerapan flexible working space ini menurutnya sangat membutuhkan internet. Sayangnya kecepatan penetrasi pengguna internet di Indonesia belum diimbangi dengan kecepatan internet. Bahkan jika dibandingkan negara-negara tetangga, kecepatan internet di Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja.

“Dari dalam negeri masih terdapat ketimpangan akses infrastruktur teknologi informasi dan kemampuan menggunakan internet antardaerah. Belum lagi perbandingan tarif internet yang berbeda di Jawa dan luar Jawa. Berangkat dari hal ini, saya kira dukungan jangka pendek yang bisa diberikan pemerintah untuk mendorong flexible work space di tengah masa transisi ke new normal, yaitu penyediaan tarif internet yang terjangkau, di sisi lain menyediakan kecepatan internet yang relatif sama,” kata Yusuf Rendy.

Hal ini menurutnya tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah yang diwakilkan operator Telkom Indonesia perlu menggandeng operator lain setidaknya sampai proses transisi selesai. Operator juga perlu menyediakan paket internet yang lebih variatif. Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM untuk menggunakan teknologi dan informasi juga perlu ditingkatkan melalui misalnya pelatihan singkat oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur pendukung teknologi juga perlu terus dilanjutkan.

“Selain masalah penggunaan internet, saya kira new-normal juga perlu berbicara penggunaan transaksi nontunai. Dengan potensi penyebaran virus yang bisa terjadi melalui uang kertas, pemerintah juga perlu mendorong lebih banyaknya transaski non-tunai untuk membeli kebutuhan belanja sehari. Untuk hal ini, saya kira pemerintah sudah tidak perlu bekerja keras, karena sudah banyak cara pembayaran non-tunai, baik yang ditawarkan oleh bank maupun yang ditawarkan oleh perusahaan berbasis aplikasi seperti fintech. Tantangannya sekarang lebih kepada belum meratanya inklusi dan literasi keuangan, khususnya di daerah-daerah luar Jawa. Inilah yang menjadi tugas OJK,dan saya kira gerakan Laku Pandai yang diinisiasi oleh OJK bisa mengambil peran ini,” kata Rendy. (is/b1)

Working Space covid-19 flexible working space