JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilibatkan dalam program pemulihan ekonomi untuk memperkuat sistem pencegahan.

“Dan, jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video konferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Presiden Jokowi mengatakan, program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

“Ini penting sekali,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pendampingan sejak awal untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

“Karena itu, saya minta kepada Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, aktivitas industri padat karya harus menjadi perhatian dalam program pemulihan ekonomi, sehingga memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Akibat pandemi Covid-19, terjadi penurunan produktivitas industri rata-rata mencapai 50% secara agregat.

“Ini penting dan mencegah terjadinya PHK, serta mampu mempertahakan daya beli para pekerja dan karyawannya. Sektor industri padat karya perlu menjadi perhatian,” katanya. (is/b1)

ekonomi pemulihan ekonomi