Jokowi Minta Urusan Vaksin Ditangani Menteri Kesehatan dan BUMN

josstoday.com

JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengadaan vaksin harus jelas, sehingga tidak merugikan dan membahayakan masyarakat yang sangat membutuhkan vaksin tersebut. Untuk itu, ia meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN dapat menangani vaksin Covid-19.

“Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas,” kata kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/10/2020).

Menurut Jokowi, harus ada pemisahan urusan pengadaan vaksin bagi rakyat. Seperti, pengadaan vaksin gratis untuk rakyat menjadi urusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, sedangkan vaksin mandiri atau berbayar menjadi urusan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN,” ujar Jokowi.

Dengan adanya pemisahan urusan pengadaan vaksin di dua kementerian tersebut, maka akan semakin jelas tanggung jawab dari pengadaan vaksin tersebut.

“Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, nanti siapa yang tanda tangani menjadi tidak jelas nanti, tidak jelas siapa yang tanggung jawab,” ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi tidak dilakukan tergesa-gesa. Terlebih dahulu harus dibangun komunikasi publik, terutama terkait halal dan haram dari vaksin tersebut, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam diri masyarakat, seperti yang terjadi pada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Meski tidak semua informasi mengenai vaksin harus disampaikan ke publik, tetapi Jokowi mengharapkan jajaran kementerian/lembaga mempersiapkan komunikasi publik dengan baik. Mulai dari hal yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas hingga distribusi vaksin tersebut.

Proses-proses komunikasi publik, lanjut Jokowi, harus disiapkan secara hati-hati. Terutama yang berkaitan dengan kelompok warga yang mendapatkan vaksin gratis dan mandiri (bayar sendiri). (fa/b1)

Covid-19 vaksin covid-19