JOSSTODAY.COM - Kemenangan mantan wakil presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bersama pendampingnya, Senator California, Kamala Harris, menjadi kabar baik bagi masyarakat internasional termasuk Indonesia. Biden diharapkan akan mengembalikan AS sebagai negara dengan nilai-nilai global yang mengedepankan kebijakan ekonomi terbuka dan mendukung multilateralisme.

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana dan peneliti politik luar negeri Amerika dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Siswanto saat dihubungi SP di Jakarta, Minggu (8/11).

“Ada empat hal penting untuk bagi Biden mengembalikan AS yang dulu. Pertama, AS memikirkan kemaslahatan dunia ketimbang dirinya sendiri,” kata Hikmahanto yang juga menjabat rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.

Hikmahanto menjelaskan sebelum kepemimpinan Presiden Donald Trump, nilai yang dianut oleh setiap presiden AS adalah menyejahterakan dunia untuk kesejahteraan AS, menumbuhkan perekonomian dunia demi pertumbuhan ekonomi AS, dan mengamankan dunia agar keamanan AS terjaga. Bahkan, AS juga berperan menyeimbangkan kekuatan di dunia agar negara itu tetap menjadi pemimpin dunia.

“Pada era Trump, nilai tersebut ditinggalkan dan lebih fokus membangun AS dengan mengabaikan dunia, bahkan berkonflik secara head to head dengan sejumlah negara,” kata Hikmahanto.

Tanpa Kejutan

Menurut Hikmahanto, hal kedua, di bawah Biden, tidak akan ada lagi kejutan-kejutan kebijakan dari AS. Selama empat tahun kepresidenan Trump, banyak kebijakan yang tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat internasional. Di antaranya, pertemuan Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, keluarnya AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

“AS juga mengakhiri secara sepihak hasil perundingan Iran dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa terkait perkembangan nuklir Iran,” kata Hikmahanto.

Poin ketiga, kata Hikmahanto, Biden diharapkan menjalankan kebijakan luar negeri AS yang telah dirancang secara lama dan rinci oleh para birokrat AS. Politisi secara alamiah akan keluar dan masuk (come and go), tapi birokrasi harus melanjutkan tongkat estafet kebijakan. Menurutnya, dunia berharap Biden lebih banyak mendengarkan dan memutuskan kebijakan yang telah dirancang secara rinci oleh birokrasi AS selama bertahun-tahun.

“Di era Trump, Trump kerap melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang telah dirancang oleh para birokrasinya. Perlawanan dilakukan melalui tweet dan juga langsung mengganti birokrat yang tidak sepaham dengan Trump,” kata Hikmahanto.

Keempat, Hikmahanto mengatakan AS tidak lagi memicu kebangkitan ekstrem kanan dan supremasi kulit putih. “AS di bawah Biden diharapkan mengembalikan nilai-nilai untuk menghormati pluralisme, hak asas manusia, dan tidak merendahkan suatu bangsa dengan peradabannya,” ujarnya.

Hikmahanto menambahkan Biden juga mempunyai tugas berat di dalam negeri, paling utama mempersatukan rakyat AS yang terpecah sangat tajam selama empat tahun terakhir, mengendalikan pandemi Covid-19, dan keterpurukan ekonomi AS, serta isu rasial dan sosial lain. (fa/b1)

Pilpres Amerika Joe Biden Donald Trump