JOSSTODAY.COM - Senat AS gagal meloloskan dua resolusi penolakan untuk program pemerintahan Donald Trump soal penjualan peralatan militer ke Uni Emirat Arab (UEA) senilai lebih dari US$ 23 miliar atau Rp 323 triliun.

Resolusi penolakan itu gagal karena sebagian anggota senat besar terpecah, memberikan suara 47-49 dan 46-50. Jumlahnya, kurang dari mayoritas 51 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan resolusi. Presiden Donald Trump diharapkan memveto resolusi tersebut jika mereka lolos.

Kelompok senator bipartisan yang memperkenalkan resolusi tersebut mengatakan, program pemerintahan Trump itu tidak melalui proses peninjauan kongres.

Disebutkan, nilai penjualan sebesar itu semestinya dibahas bersama kongres. Kongres juga menyebutkan ada pertanyaan yang belum terjawab tentang tujuan dan keamanan penjualan itu.

“Khusus penjualan ini, proses konsultasi sangat penting, karena penjualan ini besar dan memiliki konsekuensi rumit,” kata Senator Demokrat Chris Murphy di gedung Senat, seperti dikutip VOA, Kamis (10/12/2020) waktu AS.

Ia menjelaskan, baru kali ini AS menjual drone F-35 dan MQ-9 Reaper ke jantung wilayah Timur Tengah. “Belum pernah dilakukan sebelumnya, ” ujar dia.

Kelompok hak asasi manusia Amnesti International mengkritik penjualan pesawat tak berawak AS dan senjata lainnya ke UEA itu. Mereka memperkirakan, peralatan militer itu akan digunakan dalam konflik di Yaman.

“Amerika Serikat harus dengan tegas menahan diri untuk tidak memasok senjata yang dapat digunakan dalam konflik dan tidak mentransfer persenjataan ke UEA, atau berisiko terlibat dalam kemungkinan kejahatan perang di Yaman,” kata Amnesti dalam pernyataan November lalu.

Menurut Departemen Luar Negeri, penjualan ke UEA senilai US$ 23,37 miliar, termasuk lebih dari US$ 10 miliar dalam penjualan untuk 50 pesawat F-35 Lighting, hampir US$ 3 miliar dalam penjualan untuk sistem udara tak berawak, dan paket peralatan senjata udara ke udara senilai US$ 10 miliar, termasuk persenjataan udara ke darat.

UEA dan Israel menandatangani Abraham Peace Accords awal tahun ini, hal itu membuka jalan untuk normalisasi hubungan antarkedua negara.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan penjualan bulan lalu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, kesepakatan itu “menawarkan kesempatan sekali dalam satu generasi untuk secara positif mengubah lanskap strategis kawasan. Musuh kita, terutama yang ada di Iran, mengetahui hal ini, dan tidak akan berhenti untuk mengganggu kesuksesan bersama ini.”

Anggota parlemen AS mengatakan, meskipun penting untuk mendukung keamanan UEA, penjualan yang tergesa-gesa itu meninggalkan terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab.

“Kami sangat waspada tentang ancaman yang terus ditimbulkan Iran terhadap kepentingan keamanan nasional AS. Tapi kami belum memahami dengan tepat ancaman militer apa yang akan dihadapi F-35 atau pesawat tak berawak bersenjata terhadap Iran,” ujar Senator Bob Menendez, pemimpin Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Rabu.

Resolusi tersebut diusung Menendez dan Murphy bersama dengan Senator Republik Rand Paul. Resolusi serupa telah diajukan di DPR AS. Di bawah undang-undang AS, masa pemblokiran penjualan berakhir pada 10 Desember. (fa/b1)

 

Senat AS Penjualan Senjata Uni Emirat Arab Amerika Serikat