JOSSTODAY.COM - Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain telah mengutuk junta militer yang menguasai pemerintahan Myanmar. Seperti dilaporkan CBS, pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan penangguhan perdagangan dengan Myanmar pada Senin (29/3).

Pada Senin (29/3), Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengumumkan penangguhan semua perdagangan AS dengan Myanmar berdasarkan pakta yang ditandatangani dengan pemerintah pada tahun 2013.

"Amerika Serikat mendukung rakyat Burma dalam upaya mereka memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, yang telah menjadi dasar pertumbuhan dan reformasi ekonomi Burma," kata Tai dalam pernyataan itu, seraya menggunakan istilah Burma untuk Myanmar.

Tai menambahkan bahwa tindakan tersebut akan "tetap berlaku sampai kembalinya pemerintah yang dipilih secara demokratis."

Meskipun disanksi banyak negara, para jenderal Myanmar tampak tidak terpengaruh, kemungkinan didukung oleh dukungan terus-menerus dari Rusia dan Tiongkok.

Seperti yang dilaporkan koresponden CBS News, Lucy Craft, bahkan anak-anak sekolah telah terbunuh di rumah mereka sendiri. Tragedi itu terjadi dalam hiruk pikuk kekerasan yang disponsori negara yang dilancarkan dalam upaya untuk memadamkan pembangkangan sipil selama berminggu-minggu.

Aksi protes besar terus berlanjut, ribuan orang turun ke jalan di kota-kota terbesar di Myanmar di Mandalay dan Yangon dan puluhan kota kecil di seluruh negeri untuk memprotes penangkapan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi oleh militer dan perebutan kekuasaan total.

Aktivis dan kelompok pemantau mengatakan setidaknya 114 warga sipil tewas pada Sabtu (27/3) saja, dengan ribuan lainnya ditahan. Di antara yang tewas dalam pembantaian akhir pekan itu adalah Aye Myat Thu yang berusia 11 tahun. Keluarga dan kerabat meratap saat jenazah Aye Myat Thu dimakamkan bersama dengan salah satu gambar dan mainannya.

Saksi lain mengatakan pasukan keamanan menggunakan granat di satu kawasan Yangon untuk membersihkan barikade jalan yang dipasang oleh para demonstran. (is/b1)

 

Kudeta Myanmar Myanmar Aung San Suu Kyi