JOSSTODAY.COM - Di tengah perjuangan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19, masyarakat yang kehilangan hak untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bahu membahu mengurus pasien Covid-19, justru terjadi krisis kepemimpinan daerah yang menimbulkan keprihatinan dan kemarahan publik.

Demikian disampaikan Plt Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman dalam diskusi Otonomi Talk IV dengan tema Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi Covid-19, secara virtual, Kamis (2/9/2021).

“Cerita tentang krisis kepemimpinan daerah beberapa hari terakhir ini ini memang menarik perhatian kita semua. Dan mungkin juga menimbulkan keprihatinan bahkan kemarahan publik,” kata Armand Suparman.

 Karena, lanjut Armand, di tengah perjuangan untuk melewati pandemi, terutama di tengah banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan haknya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bahu-membahu mengurus pasien Covid-19, justru masyarakat dihadapkan dengan persoalan krisis kepemimpinan daerah.

“Kami menggunakan kata krisis karena kalau kita melihat tindak-tanduk kepala daerah ini berikut kebijakan dan programnya yaitu sungguh-sungguh menggambarkan sebuah situasi kemerosotan, tidak hanya di sisi kapasitas tetapi terutama di sisi integritas,” ujar Armand Suparman.

Sebuah kemerosotan, kata Armand, karena kapasitas dan integritas kepala daerah menjadi salah satu determinan pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu, dengan kejadian krisis kepemimpinan daerah beberapa hari terakhir ini menjadi preseden buruk dan alarm bahaya bagi semua pihak yang terkait dengan pembangunan daerah saat ini dan di masa yang akan datang.

“Dengan situasi ini atau problem kemerosotan ini, kita sangat sulit membayangkan apa yang kita cita-citakan, Indonesia Maju 2045 atau kita mau membayangkan Indonesia tumbuh Indonesia Tangguh, kalau para pelaku atau stakeholder utama terkait pembangunan di daerah ini menunjukkan kinerja yang kontraproduktif dengan arah cita-cita kita,” terang Armand Suparman.

 Lebih dari itu, Armand melihat dampak pandemi ini terhadap perekonomian nasional, terutama perekonomian daerah itu memang sangat luar biasa pada penurunan kapasitas fiskal yang membawa dampak pada meningkatnya kemiskinan itu.

Dari beberapa kajian dan pengamatan KPPOD, penerimaan dan belanja daerah semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota itu memang menurun kalau dibandingkan pada masa-masa di masa normal sebelum Covid-19.

“Kalau kita lihat dari data BPS terakhir, Maret 2021, angka kemiskinan kita itu lumayan naiknya dari periode-periode sebelumnya,” ungkap Armand Suparman.

Bahkan, Armand mengungkapkan terkait soal pembangunan daerah, Indonesia masih dihadapkan dengan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kapasitas fiskal yang rendah, kemudian rasio PAD (pendapatan asli daerah) di daerah itu yang masih sangat kecil sekitar 14% lebih terhadap penerimaan daerah.

“Ini tentu persoalan yang sebetulnya yang membutuhkan kerja sama terutama dari kepala daerah untuk bisa mengatasi itu. Namun sekali lagi justru di tengah persoalan ini, ketika dihadapkan dengan upaya penanggulangan kesehatan atau bencana kesehatan ini, dengan penanganan atau pemulihan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial, justru muncul perilaku kepala kepala daerah yang menurut kita itu menunjukkan sesuatu kelemahan sekaligus kemerosotan integritas yang sangat luar biasa,” papar Armand Suparman. (fa/b1)

KPK Bupati Probolinggo OTT KPK Aminudin Jual Beli Jabatan