JOSSTODAY.COM - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja tahap awal di tahun 2023. Pelaksanaan program Kartu Prakerja akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pelatihan di tahun ini akan dijalankan secara offline.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan program Kartu Prakerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022. Dengan bentuk skema berbeda pada tahun 2023, terjadi penurunan anggaran program Kartu Prakerja.

“Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal, bukan semi bantuan sosial dengan total anggaran di tahap awal Rp 2,67 triliun. Jadi skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun,” ucap Airlangga dalam konferensi pers Launching Skema Normal Program Kartu Prakerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (5//2022).

Untuk tahun 2023 ini pada tahap awal program Kartu Prakerja ditargetkan pada 595.000 peserta. Namun sepanjang tahun 2023 program Kartu Prakerja ditargetkan dapat diikuti 1 juta peserta. Untuk menjangkau target 1 juta peserta dibutuhkan tambahan anggaran Rp 1,7 triliun.

"Targetnya untuk 595.000 orang dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini karena Rp 2,67 triliun itu untuk 595.000 orang dan untuk itu perlu ditambahkan 450.000 orang," tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan untuk skema baru ini pemerintah mengajak seluruh lembaga pelatihan untuk terlihat agar menjadi bagian dari ekosistem kartu prakerja. Untuk tergabung dalam ekosistem Kartu Prakerja lembaga pelatihan wajib memiliki assessment dan mengikuti assesment sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Sebagai wujud pelaksanaan tata kelola yang baik, proses seleksi lembaga pelatihan melibatkan tim ahli independen sebagai fungsi akreditasi.

“Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan ikut dipantau. Silakan lembaga yang berminat menghubungi platform digital yang telah bekerja sama dengan program Kartu Prakerja, salah satunya yang dimiliki pemerintah adalah sisnaker,” kata Airlangga.

Pelatihan secara offline akan dilakukan bertahap pada tahap awal di 10 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Pelatihan offline di 10 provinsi ini akan dimulai pada kuartal I 2023. Dalam skema baru program Kartu Prakerja jam minimal pelatihan akan ditingkatkan dari 6 jam menjadi 15 jam.

“Sekarang pelatihannya 15 jam kemudian bauran bantuan ataupun biayanya per orang Rp 4,2 juta namun biaya pelatihannya lebih tinggi,” kata Airlangga.

Bila dirinci anggaran sebesar Rp 4,2 juta ini akan terbagi dalam biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, biaya untuk penggantian transportasi sebesar Rp 600.000 dibayar 1 kali dan insentif survei Rp 100.000 untuk dua kali survei,

“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti BSU (Bantuan Subsidi Upah), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), serta PKH (Program Keluarga Harapan) boleh menerima kartu prakerja karena ini untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi,” kata Airlangga.

kartu prakerja 2023 anggaran kartu prakerja