Ning Lia Dampingi Perjuangan Sri Endah Cari Keadilan
Ning Lia Dampingi Perjuangan Sri Endah Cari Keadilan
SURABAYA, JOSSTODAY.COM – Perjuangan Sri Endah Mudjatip menghadapi sengketa rumah bernilai sekitar Rp3 miliar memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan gugatan yang diajukan The Tomy terhadap Sri Endah tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), Kamis (19/11/2026).
Putusan dalam perkara Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut disambut lega Sri Endah. Di tengah proses hukum yang panjang, dia mengaku dukungan moral Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menjadi salah satu sumber kekuatan untuk terus memperjuangkan haknya.
Sri Endah bahkan secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Ning Lia yang dinilainya telah memberikan dorongan agar dirinya tidak menyerah menghadapi persoalan hukum tersebut.
"Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Saya merasa gembira, lega, dan bersyukur atas hasil putusan ini. Bagi kami, putusan tersebut menjadi angin segar dalam menghadapi perkara perdata wanprestasi ini," ungkap Sri Endah.
Berdasarkan amar putusan yang tercantum dalam sistem e-Court PN Surabaya, majelis hakim menerima eksepsi atau keberatan hukum dari pihak tergugat. Konsekuensinya, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.610.000.
Bagi Sri Endah, putusan tersebut bukan sekadar perkembangan dalam proses persidangan, melainkan juga memberikan harapan setelah menghadapi persoalan yang menyangkut rumah dengan nilai aset mencapai miliaran rupiah.
Dia mengaku dukungan Ning Lia membuatnya lebih kuat dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum.
"Tanpa dukungan beliau, mungkin saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi proses persidangan di PN Surabaya. Berkat dorongan Ning Lia, saya mendapatkan kekuatan untuk terus memperjuangkan perkara ini," tuturnya.
Sri Endah juga menyampaikan apresiasi kepada kuasa hukumnya, Nurul Hidayat, yang selama ini memberikan pendampingan serta keyakinan agar dirinya tidak putus asa.
Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada awak media yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapinya. Dia secara khusus mengenang kegiatan di Kantor DPD RI pada 11 September 2026, ketika sejumlah awak media hadir untuk mengawal dan memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.
Sri Endah berharap persoalan yang dialaminya dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dalam persoalan serupa.
Dia juga berharap penegakan hukum berjalan adil dan objektif dengan menempatkan kebenaran sebagai landasan utama.
"Setiap pihak harus berani menyatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Sebab, setiap amanah dan tanggung jawab pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan, termasuk di hadapan Allah SWT," ujarnya.
Sementara itu, Senator DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut hak kepemilikan rumah masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius.
Terlebih, apabila nilai aset yang disengketakan jauh lebih besar dibandingkan nilai transaksi utang-piutang yang menjadi awal persoalan.
"Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Ning Lia.
Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mengingatkan, masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
"Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru harus menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar," tegasnya.
Perhatian terhadap perkara Sri Endah, menurut Lia, juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan hak masyarakat dalam hubungan hukum dan transaksi keuangan.
Putusan NO tersebut merupakan perkembangan dalam proses perkara perdata yang dihadapi Sri Endah. Karena itu, penghormatan terhadap proses hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat tetap menjadi hal penting dalam mewujudkan keadilan.(sp/Luqman)