JOSSTODAY.COM - Pemerintah daerah (pemda) diharapkan memiliki manajer keuangan yang andal, agar mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik. Harapan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Kalau bisa, di daerah terus mencoba memperbaiki kemampuan mengelola APBD. Termasuk memiliki menteri keuangan di daerah," kata Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2017).

Di negara yang maju, menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan bisa saja direkrut dari daerah. "Tidak usah mesti merekrut saya dari Washington, karena kita nanti memiliki banyak menteri keuangan yang jago di kabupaten dan provinsi," canda Sri Mulyani.

Harapan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu muncul saat menanggapi permintaan Komite IV DPD terkait besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang memberikan kepastian bagi daerah. Sebab besaran DAU daerah bisa berubah setiap tahun karena bergantung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.

Sesuai ketentuan, anggaran DAU sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto. Alokasi DAU bagi setiap daerah juga berbeda karena dipengaruhi oleh besaran alokasi dasar dan celah fiskal masing-masing daerah.

Menurut Sri Mulyani, target penerimaan negara juga tidak memberikan kepastian bagi negara. Untuk itu, negara tidak bisa mengunci besaran PDN neto. Bukan hal aneh, jika alokasi DAU direvisi jika besaran PDN neto juga berubah.

Dengan demikian, setiap daerah perlu mengelola APBD-nya dengan baik. Misalnya, pengembangan potensi perekonomian daerah hingga akhirnya bisa menambah pendapatan asli daerah.(jos)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati Pemda APBD