JOSSTODAY.COM - Sedikitnya ada 600 kasus politik uang terjadi selama masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serantak 2017, yang akan diselenggarakan di 101 daerah. "Sayang sekali, masih ada politik uang hampir di semua daerah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Muhammad menjelaskan, praktik politik uang tidak semua terjadi dalam bentuk pemberian uang. Ada juga yang diberikan dalam bentuk barang seperti kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). "Yang bagikan ada tim sukses, relawan dan juga orang per orang," ungkapnya.

Hingga kini, Bawaslu masih menyelidiki atas atas temuan 600 kasus politik uang. Jika memang terbukti sengaja dilakukan oleh kandidat, maka Bawaslu memastikan akan mengajukan proses diskualifikasi terhadap calon kepala daerah yang melanggar.

"Kalau memang ada fakta dan bisa dibuktikan, aka kami gunakan kewenangan Bawaslu provinsi untuk diskualifikasi tanpa proses pengadilan," tegas Muhammad.(jos)

Pilkada Serentak 2017 Politik Uang Bawaslu