JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap campur atas polemik yang terjadi dengan PT Freeport Indonesia. Hal itu bila Freepot sulit diajak bekerja sama dengan pemerintah. "Karena ini urusan bisnis, saya serahkan kepada menteri. Tapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap," tegas Jokowi saat di Cibubur, Kamis (23/2/2017).
 
Polemik antara pemerintah dan Freepor mulai mencuat sejak adanya aturan perusahaan yang ingin tetap mengekspor mineral harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK).

Freeport keberatan dengan hal itu. Poin lain yang dipermasalahkan Freeport adalah kewajiban pemegang IUPK untu divestasi hingga 51%. Aturan ini menyebabkan kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka. Dua hal tersebut setidaknya disebut-sebut menjadi dasar rencana anak perusahaan Freeport McMoran Inc. menggugat pemerintah ke peradilan internasional atau arbitrase.

Terkait dengan ancaman gugatan, Jokowi enggan berkomentar banyak. Dia masih memberikan kewenangan kepada menteri terkait untuk menanganinya. Termasuk kemungkinan tak memperpanjang kontrak, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. "Nanti dilihat. Ini masih menteri, masih berproses berunding dengan Freeport," ucap Jokowi.(jos)

Presiden Jokowi PT Freeport Indonesia Izin Ekspor Konsentrat