JOSSTODAY.COM - Kebanyakan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD tidak dikelola secara professional dan hanya menjadi alat politik penguasa.

Demikian terungkap dalam rilis diterima josstoday.com hari ini, yang merupakan risalah Diskusi Bertajuk Peran Pemuda dalam Merebut Masa Depan Jatim dengan fokus tema "BUMD membantu ataukah membebani Negara?" yang digelar Bidang PTKP Badko HMI Jawa Timur melalui Jatim Inisiatif Forum. 

Hadir sebagai narasumber yang Rabu (31/5/2017), bertempat di Halte Café Pondok PETA Tulungagung, sejumlah narasumber tokoh muda lokal. Diantaranya Ketua DPD KNPI Tulungagung Mustopa, praktisi BMT Tulungagung Suprihno, M.Pd, dan pengamat BUMD/DES Bakti Riza Hidayat, SH.,C.LA. Acara dibuka oleh Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur Darmawan Puteratama dan dimoderatori oleh wakil sekretaris bidang PTKP Badko HMI Jawa Timur itu, berjalan dengan interaktif. Peserta diskusi yang sebagian besar terdiri dari pengurus dan kader HMI Tulungagung.

Beberapa poin yang menarik dari hasil diskusi tersebut, bahwa pada dasarnya keberadaan BUMD merupakan salah satu alat pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyat, karena secara tidak langsung lembaga ini mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Modal yang disuntikkan pemerintah daerah melalui APBD, dapat “diputar” sehingga menghasilkan profit dan mampu menyumbang APBD, tentu hal ini sangat menguntungkan Negara sehingga prinsip otonomi daerah dapat benar-benar terealisasi. 

Namun, pada kenyataannya sampai saat ini, banyak BUMD yang berjalan stagnan, belum memberikan manfaat secara profit pada keuangan daerah.

Menurut Suprihno, M.Pd, kebanyakan BUMD tidak dikelola secara profesional dan bahkan hanya menjadi alat politik penguasa.

Suprihno mengambil contoh BUMD di Tulungagung sendiri, ketika ada lelang/tender didaerah justru lebih banyak dikerjakan oleh perusahaan swasta, karena pada prakeknya dalam mengerjakan pekerjaan hasilnya sangat jauh dari kata memuaskan.

Disisi lain, Bakti Riza Hidayat menambahkan bahwa pemerintah daerah saat ini tidak hanya memiliki BUMD, tetapi juga BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sesuai dengan UU tentang Desa.

Dengan adanya dana desa yang turun ke desa-desa sejumlah kurang lebih 1,2 Miliar per desa, pemerintah desa yang tidak setiap tahun mempu menghabiskan anggaran sebesar itu akan lebih baik bila memiliki BUMDES sehingga sisa anggaran tersebut dapat dikelola.

Lain halnya dengan Mustopa, yang ternyata lebih menyoroti pengawalan atau kontrol terhadap BUMD. Kata Mustopa, diskusi seperi ini harusnya juga harus diimplementasikan dalam aksi nyata, yaitu pemuda harus berperan aktif dalam mengawal kinerja BUMD.

Pada sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, Bakti menambahkan bahwa dalam segi pengelolaan, BUMDES jangan sampai meniru BUMD yang tidak dikelola secara profesional. Kelompok-kelompok pemuda harus mampu mengidentifikasi BUMD yang tidak sehat baik dari segi profesionalitas maupun laba/rugi.

Bakti mencontohkan Petrogas Jawa Timur atau PT PJU yang memberikan setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 5,1 Miliar melebihi target yang ditentukan senilai 3,8 miliar.

Menutup diskusi, Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur menyampaikan bahwa tidak optimalnya pengelolaan BUMD di Jawa Timur jangan sampai meular pada pengelolaan BUMDES yang hari ini memiliki potensi dalam turut menyumbang PAD dan menggerakkan perekonomian rakyat. (ru/pr) 

bumnd desa hmi