KPU Jatim Gelar Rakor Kampanye Dalam Pilgub Jatim
JOSSTODAY.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur gelar rapat koordinasi dengan kedua tim pemenangan pasangan calon, dan stakeholder lainnya di Kantor KPU Jatim, Jl. Tenggilis, Surabaya, Jumat (26/1/2018).
Rapat ini dilakukan guna menyiapkan dan menyamakan persepsi jelang penetapan calon gubernur dan wakil gubermur, serta menjelang pelaksanaan kampanye.
"Jadi apa yang kira sampaikan ini sifatnya sosialisasi, perencanaan dan ketetapan yang belum jadi keputusan," jelas anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro.
Dalam rakor ini, seluruh peserta diberi pemahaman terkait ketentuan terkait alat peraga kampanye (APK), jadwal kampanye, tugas dari tim pemenangan, hingga syarat penyiaran visi dan misi melalui media massa.
Tak hanya itu, disertai pula daftar sanksi yang diberikan agar memininalisir pelanggaran selama masa kampanye.
Dalam acara yang berlangsung lebih dari dua jam itu, ada beberapa keganjalan yang dirasa oleh calon. Salah satunya adalah terkait pasal 29 ayat 3 terkait APK.
Dalam pasal tersebut tertulis jika desain dan materi APK yang dicetak dilarang mencantumkan foto presiden. Pasal itu dirasa tim pemenangan dari Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno (Puti) cukup memberikan celah untuk munculnya perdebatan. Karena menurut KPU Jatim itu tidak diperbolehkan.
"Karena disana tidak diatur terkait orang meninggal seperti Ir Soekarno dan Gus Dur (KH Abdurachman Wahid) sebagai pendiri partai politik. Sehingga ini harus ada keputusan bersama," kata Martin salah satu anggota tim pemenangan.
Karena itu, KPU Jatim menampung hal itu untuk dikonsultasilan kepada KPU Republik Indonesia.
Sementara itu, ketua tim pemenangan Gus Ipul-Puti, Hikmah Bafaqih menjelaskan jika pemasangan foto Ir Soekarno dan KH Hasyim Asy'ari serta ulama lainnya adalah inisiatif dari relawan. Ia pun mengaku hal itu masih diperbolehkan karena belum ditetapkan sebagai calon.
"Ya sebenarnya diperbolehkan, karena kan ini belum penetapan. Ini juga akan kami sampaikan kepada para relawan kami jika hasil rundingan di KPU RI nanti tidak memperbolehkan," jelasnya. (ais)