JOSSTODAY.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan pembekalan antikorupsi kepada seluruh calon kepala daerah di Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4/2018).

Hal itu dilakukan guna memberingat pendidikan tentang korupsi dan sebagai peringatan bagi para kandidat agar tidak melakukan korupsi.

Ia mengatakan, hingga saat ini tengah melakukan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para kandidat. "Jika ditemukan adanya pelanggaran, saat ini tidak bisa ditindak pidana karena sesuai aturan hanya diberi sanksi administrasi," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan.

Tak hanya itu, dalam acara tersebut KPU Jawa Timur memanggil seluruh pengurus KPU daerah maju ke depan untuk melaporkan LHKPN seluruh . Hal itu dilakukan agar laporan keuangan yang diterima KPK dapat diketahui masyarakat.

Acara itu dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Ia mengatakan, tidak akan merubah undang-undang terkait meski banyak birokrat yang tersandung masalah korupsi. "Mau direvisi itu ya sama saja. Ya kita kembalikan ke yang bersangkutan, kan korupsi yang tau dirinya sendiri dan tuhan, tetapi tetep akan ketahuan," ujarnya.

Karena itu, ia berpesan kepada calon kepala daerah agar dapat memperbaiki integritas diri agar tidak melakukan korupsi ketika memimpin.

Hal senada juga disampaikan oleh Calon Gubernur nomor urut dua, Saifullah Yusuf yang mengatakan integritas diri individu menjadi faktor utama.

"Korupsi itu kita harus liat dari beberapa hal. Pertama, sistemnya. Kedua, orangnya (kesempatan dan niat). Kesempatan itu ditutup dengan sistem yang baik, niat ditutup dengan pakta integritas. Kalau sudah, niat itu hubungannya dengan integritas diri karena tidak bisa dilihat maka tergantung orangnya," jelasnya.

Karena itu, untuk mengurangi besarnya angka korupsi perlu adanya sosialisasi yang secara terus menerus. "Jadi kita harus melakukan sosialisasi agar mereka mengerti dan waspada. Sekaligus kita perbaiki iklim budaya yang bersih," kata Gus Ipul.

"Di Jatim ini sudah ada Saber Pungli, Kepolisian, Kejaksaan tapi itu sama saja karena tergantung orangnya. Makanya perlu ada sosialisasi," imbuhnya. (ais)

Pilkada Serentak 2018 KPK Korupsi