JOSSTODAY.COM - Partai politik (parpol) koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini pengangkatan isu agama dan politik identitas tidak akan laku di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Isu agama dan politik identitas akan menjadi bumerang bagi kelompok tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangi Pilpres 2019.

"Untuk sementara selamat tinggal politik identitas. Kalau masih ada yang mengangkat politik identitas, akan menjadi bumerang," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dalam diskusi terbuka "Lanskap Nasional Pengumuman Capres-Cawapres: Strategi, Tantangan, dan Peluang Elektoral di Pemilu 2019", di Auditorium CSIS Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Hugo mengakui, isu agama dan politik identitas menjadi salah satu permasalahan utama yang dijadikan pertimbangan koalisi Jokowi dalam memilih calon wakil presiden (cawapres). Tidak heran, seluruh parpol sepakat untuk mengusung nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi di 2019. "Dinamika yang terjadi dalam pengambilan keputusan ada banyak faktor. Faktor yang paling memengaruhi adalah politik identitas. Kenapa Ma'ruf, karena politik identitas ini bisa terjawab dengan kehadiran Ma'ruf Amin," ucapnya.

Selain pertimbangan isu agama dan politik identitas, dijelaskan Hugo, ada variabel lain dalam memilih sosok pendamping Jokowi di antaranya faktor pemerintahan, electoral, milenial, hingga faktor kekuatan tradisional dan kultural. "Saat ini tidak ada beban dari Jokowi untuk menghadapi isu agama dan identitas. Tentunya ada variabel lain, yakni kekuatan mesin pendukung dan kesiapan relawan," ujarnya.

Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai, dalam Pilpres 2019 koalisi Jokowi telah mempertimbangkan kekuatan basis electoral.Sosok Ma'ruf Amin dianggap memiliki kekuatan basis electoral yang baik untuk mendukung elektabilitas Jokowi. "Selain kontinuitas program, basis electoral sangat dipertimbangkan koalisi Jokowi dalam menentukan komposisi pasangan capres dan cawapres," kata Plate.

Karena itu, fokus pemilihan cawapres Jokowi adalah sosok yang bisa memberikan dukungan tambahan atas apa yang sudah menjadi keberhasilan pemerintah. "Fokus cawapres adalah yang bisa memberikan dukungan tambahan atas apa yang sudah menjadi keberhasilan pemerintah. Kita isi dengan politik gagasan dan program, tidak mengeksploitasi masalah-masalah yang lain," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai, Partai Gerindra tidak pernah mengangkat politik identitas dalam setiap perhelatan Pemilu, baik itu dalam skala pilpres maupun pilkada.

Dia menjelaskan, Partai Gerindra sewaktu Pilkada 2012 justru mendukung Jokowi dan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) bersama sejumlah parpol lain di Pilgub DKI. Ketika itu pasangan tersebut sukses memenangkan Pilgub DKI Jakarta. "Kita tidak melihat latar belakang suku, agama ras dan antargolongan dalam memilih pemimpin. Terbukti pada Pilkada 2012 kami justru mendukung Jokowi dan Basuki di Jakarta," kata Ferry Juliantono.

Pada perkembangan politik selanjutnya, Jokowi ikut pilpres dan Basuki Tjahaya Purnama menjadi plt gubernur DKI Jakarta. Di situlah awal mula munculnya politik identitas. Saat itu ada penggusuran, dan masalah reklamasi, yang dianggap proyek mengabaikan aturan. Dianggap ada keistimewaan kepada kelompok tertentu.

"Puncaknya Basuki Tjahja Purnama masuk ke wilayah atau ranah agama orang lain. Di situlah sebenarnya isu agama muncul dan menimbulkan gelombang protes dan membentuk kesadaran pemilih dalam manifestasi memenangkan pasangan Anies dan Sandi," ucapnya.

Menurutnya, di negara lain politik identitas wajar dan lazim digunakan dalam berpolitik. Yang tidak diperbolehkan adalah penggunaan verbal kekerasan yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antargolongan. "Kita tidak mau terjebak dalam kesempitan cara berpikir politik identitas. Saat ini yang harus diwaspadai bukan politik identitas, tapi gejala krisis ekonomi di depan mata," ujarnya. (is/b1)

Pilpres 2019 pemilu 2019