JOSSTODAY.COM - Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 akan melibatkan proses politik yang berkompetisi secara terbuka. Waktunya cukup panjang sampai hari pemilihan, sekitar delapan bulan ke depan. Hal ini disampaikan Ketua Umum (ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam keterangannya, Rabu (29/8).

Menurutnya, setiap calon maupun pendukung akan berusaha memenangkan kompetisi politik lima tahunan itu laksana pertandingan olahraga. Setiap pihak akan kerjakeras mencari dan memeroleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat.

"Organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang memiliki relasi dengan masyarakat, lebih-lebih yang memiliki akar dan jaringan yang luas seperti Muhammadiyah, tentu akan menjadi ladang pendulangan dukungan massa," kata Haedar.

Ia menyatakan, politik dalam praktiknya akan melibatkan sikap dukung mendukung maupun sebaliknya tolak menolak. Baik secara terbuka maupun tertutup. Pro dan kontra sikap politik juga akan menjadi pemandangan lazim.

"Politik selalu berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya meraih kepentingan. Semua proses politik kalau tidak terkelola dengan baik akan berlangsung keras dan mutlak-mutlakan," ujarnya.

Bagi Muhammadiyah, menurutnya, tentu kompetisi politik itu juga tidak terhindarkan. Sebab, gerakan Islam ini menjadi bagian dari komponen bangsa sekaligus hidup menyatu dengan masyarakat. Warga Muhammadiyah dikatakan Haedar akan menjadi lahan bagi kepentingan politik manapun. Hal itu dinilai alamiah dalam proses politik bagi organisasi bermassa besar.

Sikap politik warga Muhammadiyah pun beragam, satu sama lain memiliki dukungannya sendiri. Akan ada juga yang aktif menjadi relawan maupun tim pemenangan.

"Hal yang perlu dipedomani seluruh anggota persyarikatan, termasuk kader dan pimpinannya yaitu bagaimana memosisikan dan memainkan proses politik itu termasuk dalam berpartisipasi selaku warga masyarakat yang memiliki hak pilih dilakukan secara cerdas, dewasa, bertanggungjawab, dan beretika tinggi," tegasnya.

Selain harus sejalan dengan koridor demokrasi, ia mengingatkan, tidak kalah pentingnya niscaya sejalan dengan kepribadian dan khittah Muhammadiyah. "Jangan sampai warga, elite, dan pimpinan Muhammadiyah yang terlibat dalam kompetisi politik tersebut maupun dalam dukung-mendukung dilakukan secara serampangan," tuturnya.

Ia menegaskan, perbedaan pilihan politik juga menjadi hak warga Muhammadiyah. Meski begitu, jangan saling menyalahkan, menghujat dan menyudutkan pihak yang berbeda.

"Lebih-lebih dengan menggunakan dalih agama dan atasnama Muhammadiyah. Hindari saling menghakimi dengan hilang adab dan etika. Jauhi sikap saling tuduh dan tuding yang negatif, lebih-lebih dengan menggunakan dalil agama yang menghukum dan mencerca," tegasnya.

Ia menekankan agar warga Muhammadiyah tidak memproduksi ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang saling menyerang dan menghujat pimpinan persyarikatan. "Jaga marwah dan posisi organisasi dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Ia menyatakan, kontestasi politik lima tahunan itu hal yang rutin dan normal. Jangan justru dibawa menjadi serba gawat darurat. "Delapan bulan ke depan waktu masih panjang untuk mengikuti proses Pemilu 2019 itu, jangan menjadi ajang pertarungan politik yang keras dan merusakan bangunan persyarikatan, keumatan, dan kebangsaan," katanya.

Apabila ada yang keras dan berlebihan, ia menambahkan, perlu diingatkan secara baik bermodal semangat dan sabar. "Jauhi sikap merasa paling benar dalam berpolitik. Semua pihak terutama di tubuh Persyarikatan harus dapat menahan diri dengan ikhlas, cerdas, dan bijaksana," imbuhnya.

"Pupuk ukhuwah dan kebersamaan. Tidak perlu satu sama lain mengklaim paling membela kepentingan Islam dan umat Islam dengan menegasikan sesama muslim lebih-lebih sesama warga persyarikatan. Dalam konteks kebangsaan pun perbedaan politik jangan meruntuhkan kebersamaan dan keutuhan selaku bangsa Indonesia. Sangatlah rugi jika karena politik, Muhammadiyah, umat Islam, umat beragama, dan bangsa menjadi terpecah-belah dan saling bermusuhan." (fa/b1)

Pilpres 2019 pemilu 2019