JOSSTODAY.COM - Polri dan TNI punya beberapa strategi dalam mengamankan Pemilu 2019. Salah satunya adalah menjaga agar semua unsur yang terkait dalam pelaksanaan Pemilu bersinergi dan menjaga soliditas Polri dan TNI yang memiliki personel bersenjata hingga pelosok daerah. Polri dan TNI harus mampu mendinginkan situasi yang mungkin memanas saat pemilu.

Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam sambutannya di apel Mantap Brata 2018 di lapangan Monas, Jakarta, Selasa (18/9).

Unsur-unsur yang perlu menjaga sinergi adalah Bawaslu, KPU, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, pemda, media, dan tokoh masyarakat.

“Pun unsur Polri dan TNI yang memiliki organisasi yang ekstensif sampai ke daerah-daerah sampai ke desa-desa dengan jumlah personel yang sangat besar, serta memiliki kekuatan alutsista persenjataan dan memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI,” kata Tito.

Polri-TNI memiliki tanggung jawab besar dalam pemilu yang memang harus dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, meski dari sudut pandang keamanan kontestasi ini akan membelah masyarakat pada pilihan-pilihan sehingga dapat menjadi potensi konflik.

”Polri dan TNI adalah dua unsur yang tidak memiliki hak pilih dan menjadi tumpuan masyarakat untuk menjadi motor agar terciptanya demokrasi yang sehat dan kompetitif serta aman. Situasi yang mungkin akan memanas perlu kita dinginkan,” sambung Tito.

Tito meminta jajarannya untuk membantu dan mendorong KPU dan Bawaslu -sebagai penyelenggara pemilu dan pengawas- sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lancar.

“Ini tentu tidak gampang untuk menyamakan persepsi. Kami juga perlu mendekati para kontestan baik pileg maupun pilpres, partai pendukung, serta massa pendukungnya agar melaksanakan kegiatan yang positif. Kampanye positif dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memprovokasi pihak lain karena adanya perbedaan kepentingan,” lanjutnya.

Pihaknya juga bakal mengajak dan mendukung ormas-ormas serta tokoh masyarakat untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai.

Di balik itu, yang paling penting adalah Polri dan TNI harus solid. Polri-TNI juga harus bersinergi membuat rencana pengamanan yang lebih detail sampai dengan daerah, wajib mengedepankan langkah-langkah proaktif dan preventif untuk mendeteksi serta menginventarisasi potensi konflik setelah itu mencegahnya agar tidak pecah menjadi konflik.

Ketika terjadi konflik maka harus cepat diselesaikan dengan mengindahkan standar operating yang ada termasuk di antaranya perlindungan terhadap hak asasi manusia, tidak mengedepankan kekerasan yang justru bisa menjadi kontraproduktif

”Apa pun risikonya, Pemilu 2019 harus aman, damai, lancar. Kompetisi berlangsung secara sehat dan tidak boleh mengorbankan menjadi konflik yang dapat menjadi perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa. Bagi Polri dan TNI, NKRI adalah harga mati,” tegasnya. (gus/b1)

TNI Polri pemilu 2019