JOSSTODAY.COM - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) tercatat sebagai instansi yang paling banyak diminati pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebanyak 51.554 peserta, termasuk penyandang disabilitas, dengan kualifikais pendidikan D-IV. S-1, dan magister dinyatakan lolos seleksi administrasi CPNS tahun anggaran 2018. Mereka berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD). 

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemkumham, Mohamad Aliamsyah menyatakan proses seleksi CPNS di Kemkumham menggunakan aplikasi.

"Ada 100 lebih aplikasi yang bisa digunakan, termasuk ketika melakukan seleksi. Seleksi dilakukan secara online. Kalau ada yang menawarkan bisa memasukkan saudaranya, itu bohong," kata Aliamsyah dalam dialog interaktif "Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Era Digital" di Graha Pengayoman, Kemkumham, Jakarta Pusat, Jumat (26/10).

Karena seleksi CPNS menggunakan aplikasi, maka tidak ada yang bisa membantu dalam setiap tahap seleksi, termasuk pihak-pihak yang menawarkan bocoran soal ujian sebagai salah satu syarat lolos seleksi.

"Tahapan-tahapan seleksi, baik tahapan seleksi administrasi, semuanya berbasis komputer, termasuk soal-soal yang akan diujikan yang diacak," ungkap Aliamsyah.

Karena itu, dia meminta peserta yang lolos seleksi administrasi tidak tergoda oleh iming-iming pihak tertentu yang mengklaim bisa membantu untuk meloloskan dengan imbalan sejumlah uang.

"Seleksinya itu berdasarkan aplikasi dan tidak ada yang bisa membantu memasukkan. Kalaupun ada yang bisa, itu hanya orang mencari-cari saja. Kalau lulus alhamdulilah, kalau tidak lulus uangnya di-pulangin," ucapnya.

Dialog interaktif "Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Era Digital" merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar dalam
pelaksanaan Legal Expo 2018. Agenda tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, serta Sekretariat Jenderal Kemkumham. Acara tersebut sekaligus untuk memperingati Hari Dharma Karyadhika Kemkumham.

Dalam Legal Expo 2018 yang mengambil tema "Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Era Digital" ini digelar sejumlah kegiatan, di antaranya pameran produk hukum, dialog interaktif, serta pelayanan produk unggulan, seperti pembuatan SIM dan KTP elektronik. Legal Expo 2018 diisi 40 peserta, terdiri dari instansi pemerintah atau lembaga negara di bidang hukum dan HAM, instansi pemerintah daerah, organisasi profesi, perguruan tinggi, hingga penerbit buku dan perusahaan perbankan.  (is/b1)

CPNS Tes CPNS