UNAIR Kukuhkan Mantan Ketua BPK Sebagai Guru Besar
Guru Besar UNAIR, Prof Harry Azhar Aziz saat memberi pidato pengukuhan di Aula Garuda Mukti UNAIR, Surabaya, Senin (26/11/2018). (Josstoday.com/Fariz Yarbo)
JOSSTODAY.COM - Universitas Airlangga (UNAIR) secara resmi mengukuhkan Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) periode 2014-2017, Prof Harry Azhar Aziz, MA., Ph.D sebagai guru besar ke 475 di Aula Garuda Mukti, Surabaya, Senin (26/11/2018).
Gubes yang akrab disapa Harry itu dikukuhkan atas penelitiannya tentang teori pelaksanaan audit di Indonesia. Atas pengukuhan itu, ia menjadi guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UNAIR ke-13.
"Jadi hari ini kita mengukuhkan Pak Hari sebagai guru besar Universitas Airlangga, yang ke-470 sekian. Kalau di FEB beliau guru besar ke-13," ujar Rektor UNAIR, Prof Mohammad Nasih.
Ia resmi dikukuhkan setelah menemukan penemuan baru. Di mana, ia menggabungkan tiga teori yang dapat mempermudah proses audit.
"Ini kan ada tiga teori yang saya coba hubungkan. Antara teori kesejahteraan, teori-teori anggaran dan teori mengenai auditing," papar Harry usai pengukuhan.
Harry menjelaskan, jika selama ini proses audit yang dilakukan selama ini belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama.
Tak hanya itu, BPK juga selama ini lebih banyak menekankan kepada aspek kepatuhan atas undang-undang yang berlaku.
"Selama ini audit yang dilakukan oleh BPK maupun yang lain-lainnya itu lebih menekankan kepada aspek kepatuhan. Kepatuhan yang dimaksud lebih kepada peraturan perundang-undangan, tapi sebenarnya ada peraturan perundang-undangan yang juga dilupakan yaitu tanggung jawab kepada terciptanya atau terwujudnya kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, selama ini BPK melakukan proses yang sudah benar namun masih meninggalkan celah. Sehingga ada begitu banyak kepala daerah berprestasi namun terjerat kasus korupsi.
Ia mengaku besaran kinerja audit BPK selama ini adalah 50 persen audit keuangan, 30 persen audit tujuan tertentu, dan 20 persen audit kinerja.
Berdasar data, ia mengaku sedih karena dari total kenaikan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) yang naik sekitar dari Rp 245 triliun tahun 1999 menjadi Rp 2.200 triliun tahun 2018. Serta, masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.
"Presentase ini menurut saya harus dibalik, dengan memperfokus audit pada kinerja. Audit kinerja ini diperkuat baik dari segi anggaran maupun personilnya. Itu untuk membuktikan misalnya selama 19 tahun yang saya teliti terjadi kenaikan anggaran sekitar 800 persen lebih tapi angka kemiskinan turun cuma 45 persen," jelas Harry.
"Jadi pertanyaannya, anggaran naik terus-menerus tapi kok kesejahteraan indikatornya menurun. Untuk siapa APBN itu?," pungkasnya. (ais)
UNAIR Guru Besar Harry Azhar Aziz BPK