JOSSTODAY.COM - Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di gedung DPRD DKI, Senin (26/11), diwarnai keributan.

Keributan terjadi antarpimpinan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi dengan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat, Ferrial Sofyan. Akibatnya, penandatanganan memorandum of understanding (MoU) KUA-PPAS DKI 2019 untuk disahkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2019 terancam deadlock.

Seharusnya, penandatangan MoU KUA-PPAS DKI 2019 ditandatangani kemarin malam. Itu yang menjadi alasan Banggar melakukan pembahasan anggaran maraton. Lalu hari ini, akan digelar rapat paripurna untuk pengesahan Raperda APBD DKI 2019.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, suasana tegang sudah berlangsung sepanjang pembahasan anggaran Komisi D. Terutama saat membahas anggaran pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) uang muka (down payment/DP) nol rupiah.

Ferrial agak kesal karena Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Meli Budiastuti tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan anggota dewan. Saat itu, anggota dewan meminta anggaran untuk rusunami DP nol rupiah didrop saja atau ditunda ke APBD Perubahan DKI 2019. Karena, anggaran untuk APBD DKI 2019 masih mengalami defisit Rp 10 triliun saat itu. Sehingga diperlukan pengurangan anggaran dari seluruh anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BUMD DKI.

Saat dilakukan rehat, Pimpinan Rapat Banggar DPRD DKI, Triwisaksana memanggil Meli sebanyak dua kali. Namun Meli tidak mendengar panggilan tersebut. Akhirnya, dengan nada tinggi, Ferrial memanggil Meli dengan speaker yang ada di depannya. Sontak saja, Meli kaget dan buru-buru menghampiri Ferrial dan Triwisaksana. Kondisi ini, membuat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah yang tadinya mau keluar ruangan rapat Banggar, tidak jadi keluar untuk melihat situasi tersebut. Setelah melihat kondisi aman, Saefullah pun keluar ruangan.

Rapat Banggar DPRD dilanjutkan. Masuk dalam pembahasan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) tiga BUMD DKI. Pembahasan cukup alot untuk usulan PMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Akhirnya, dari usulan PMD Rp 3,2 triliun diturunkan menjadi Rp 700 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk desain Stadion BMW sebesar Rp 400 miliar, revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) sebesar Rp 200 miliar dan pembangunan rusunami DP nol rupiah sebesar Rp 100 miliar.

Selama pembahasan, rapat Banggar dipimpin oleh Triwisaksana didampingi dua wakil ketua DPRD DKI, yakni Ferrial Sofyan setia hadir dari awal sampai akhir. Kemudian Mohammad Taufik yang sesekali muncul dalam rapat. Sementara Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi terlihat duduk di bangku barisan eksekutif, mengawasi jalannya pembahasan.

Saat, pembahasan anggaran Dinas Lingkungan Hidup DKI, Prasetio sudah di depan bersama dengan Triwisaksana dan Ferrial. Namun, saat ada anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang didrop oleh Prasetio, Ferrial tidak terima. Ia pun menggebrak meja pimpinan.

Melihat itu, Prasetio tidak terima dan merasa tersinggung dengan sikap Ferrial. Ia memperingatkan Ferrial agar menjaga sikap ketika sidang berlangsung. Ditegur seperti itu, membuat Ferrial tidak terima dan keributan pun berlangsung yang hampir diakhiri dengan adu jotos. Keributan berhasil dilerai oleh peserta rapat.

Saat diminta tanggapannya, Prasetio mengatakan seharusnya Ferrial tidak bersikap seperti itu. Karena rapat Banggar yang digelar kemarin sifatnya resmi. “Saya sebagai ketua dewan tersinggung dengan sikap Ferial yang marah dengan menggebrak meja pimpinan. Ini kan rapat resmi harusnya ada etikanya,” jelas Prasetio.

Menurutnya, jika soal anggaran ada yang tidak berkenan seharusnya bisa disampaikan secara baik-baik dan tidak gebrak meja.

Kejadian itu dibenarkan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria. “Iya, memang ada ribut-ribut saat membahas anggaran Komisi D,” kata Iman.

Dijelaskannya, keributan berawal saat Ferial marah dengan menggebrakan meja pimpinan. “Saya sendiri kurang paham kenapa Ferial marah, mungkin ada usulan anggaran yang tidak dia kehendaki,” ungkapnya. (fa/b1)

 

Raperda APBD DKI 2019