JOSSTODAY.COM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri harus beradaptasi memperkuat sistem komunikasi. Baik komunikasi antara satuan kerja dan juga interaksi keluar.

“Membangun opini publik. Indonesia adalah negeri demokrasi yang mengarah ke liberal. Open demokrasi ditandai menguatnya parlemen, media, civil society, masyarakat,” kata Tito dalam acara konsolidasi Humas Polri di Mabes Polri Senin (17/12).

Ini membuat sistem dan gaya pemolisian juga harus berubah. Dari sistem semi otoritarian menjadi menjadi sistem demokrasi. Pemilik negara kata Tito adalah rakyat.

“Kunci utama Polri untuk survive adalah mendapat kepercayaan publik, kami menyusun konsep promoter, meningkatkan profesionalisme, menjaga kamtibmas, menanggulangi terorisme, merubah budaya kurang bagus, koruptif, arogansi,” urainya.

Tak ketinggalan lanjutnya, adalah manajemen media, karena opini publik dipengaruhi perilaku dan bagaimana media memberitahukan ke publik. Disinilah peran penting humas.

Humas memanage media dalam rangka bangun publik trust agar Polri bisa survive. Humas bukan hanya juru bicara tapi kabid humas, kadiv humas harus jadi king maker.

“Pimred itu bukan reporter lapangannya. Kalau jubir akan bertindak responsif ketika ditanya, kalau jadi pimred, king maker, pola pikirnya proaktif. Kumpulkan semua data di lingkungan kepolisian. Menyaring mana yang negatif dan mana positif,” sambungnya.

Bagi Tito humas perlu menonjolkan yang positif dan tekan yang negatif seperti tahanan lari dan anggota mengggebuk orang. Perlu pendekatan ke media bukan untuk kooptasi melainkan mitra. (gus/b1)

Polri Kapolri