JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memaparkan pencapaian pemerintahan yang dipimpinnya. Secara khusus, Jokowi menyampaikan pencapaian infrastruktur dalam acara yang disiarkan stasiun televisi bertajuk “Visi Presiden” sebagaimana dilihat, Selasa (15/1).

“Tak ada satu pun negara maju di dunia ini yang tidak memiliki infrastruktur yang baik. Artinya, semua negara maju dipastikan memiliki infrastruktur baik, apalagi untuk negara kita Indonesia,” demikian Presiden mengawali paparannya.

Diungkapkan Jokowi, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki 17.000 pulau. Dengan begitu, infrastruktur menjadi syarat dan fondasi bagi Indonesia untuk maju. Infrastruktur dapat berupa jalan, jembatan desa, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, hingga sarana telekomunikasi.

Jokowi mengatakan, infrastruktur akan membawa Indonesia menang dalam berkompetisi dengan negara-negara lain. Ia bersyukur pemerintah membangun infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. “Baik wilayah barat, wilayah tengah, dan di wilayah timur. Diharapkan jadi sebuah lompatan besar bagi negara kita untuk maju ke depan," ujarnya seraya menyatakan akan melanjutkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran sebagai prasyarat bagi sebuah negara untuk maju.

Pada kesempatan itu, Jokowi menuturkan, anggaran infrastruktur pada 2014 mencapai Rp 157 triliun. Sedangkan pada 2018, naik jadi Rp 410 triliun. Jalan tol yang dibangun hingga 2018 sepanjang 780 kilometer. Pada 2019, direncanakan terbangun 1.850 kilometer. Selain itu, 10 bandara dibangun. Adapun pelabuhan besar yang rampung berada di Kuala Tanjung, dan Makassar New Port.

Jokowi menyatakan, selama ini jalan perbatasan tidak diurus. Sekarang, jalan perbatasan di Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, sekitar 3.194 kilometer dibangun. “Karena perbatasan adalah wajah Indonesia,” tegasnya.

Calon presiden (capres) nomor urut 01 tersebut juga menyinggung anak-anak muda yang belum mempunyai rumah. Karenanya, pada 2015 dan 2016, dibangun 700.000 rumah, dan pada 2017 naik jadi 800.000 rumah. Sedangkan pada 2018, terdapat 1 juta rumah yang didirikan. “Dengan fasilitas uang muka dan bunga berbeda, karena disubsidi APBN, sehingga memudahkan keluarga muda mendapatkan perumahan,” imbuh Jokowi.

Selama ini, Jokowi mengakui, banyak permasalahan di lapangan. Hal ini yang membuatnya turun langsung melihat kondisi pembangunan. Ia tak ingin hanya berada di Istana, dan menerima laporan di atas kertas. “Jadi kenapa saya sering turun lapangan? Supaya kita tahu problemnya apa. Saat itu juga kalau bisa saya putuskan di lapangan,” katanya.

Ia mengaku kerap nekat mengambil keputusan langsung seusai meninjau infrastruktur. Terkadang ia harus menabrak beberapa regulasi. “Banyak sekali hal-hal di lapangan yang sebetulnya sederhana, tapi karena tidak ada keputusan dari kita lalu berhenti,” ucapnya.

Salah satu contohnya tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) yang sudah 26 tahun mangkrak. Pemerintah memutuskan pada 2017, tol Bocimi dikerjakan. Sekarang sekitar 15 kilometer rampung. Ia menargetkan selesai total pada 2020.

Ia juga teringat pada 1985 sering pulang pergi Solo menuju Jakarta. Kala itu, dibutuhkan waktu perjalanan 12-13 jam, karena harus melalui jembatan yang masih sempit. Belum lagi antrean kendaraan akibat jalan belum bagus. “Sekarang kita memiliki jalan tol, saya perkirakan Solo-Jakarta hanya 6 jam. Artinya apa? Infrastruktur yang baik akan membuat kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada Pemilihan Presiden (Pipres) 2019, Jokowi berpasangan dengan Maruf Amin. Adapun visi-misi Jokowi-Maruf yakni “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

Visi tersebut dipecah menjadi sembilan misi, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

(fa/b1)

Infrastruktur