JOSSTODAY.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/2). Khofifah mengaku kehadirannya ini untuk berkoordinasi mencegah korupsi di provinsi yang baru dipimpinnya.

"Ada tradisi dari Kementerian Dalam Negeri untuk bisa mengajak kami berkomunikasi pada KPK. Terutama pada tataran preventif," kata Khofifah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (20/2).

Khofifah mengaku koordinasi ini penting untuk membangun sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Tak hanya soal pelaksanaan pengelolaan, pihaknya juga meminta didampingi KPK mulai dari proses perencanaan.

"Konsultasi dalam hal bagaimana kita bisa mengedepankan tataran preventif dari semua proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses mentoring," katanya.

Khofifah mengaku mulanya akan datang ke KPK bersama Gubernur Jambi Fachrori Umar setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/2) lalu. Namun, berdasarkan arahan Mendagri, Tjahjo Kumolo, Khofifah baru berkoordinasi dengan KPK bersama Gubernur-wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution yang dilantik Presiden pada hari ini.

"Baru pada hari ini, pelantikan Riau, Jambi, dan Jawa Timur kami bersama-sama berkomunikasi, dan silaturahim," katanya.

Saat ini, Khofifah-Emil, Syamsuar-Edy dan Fachrori Umar sudah berada di Gedung KPK dan beraudiensi dengan pimpinan KPK. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan KPK mengucapkan selamat kepada tiga kepala daerah yang baru dilantik ini.

"Saat ini, KPK sedang menerima kedatangan Gubernur Jambi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Riau. Pimpinan KPK mengucapkan selamat pada kepala daerah yang telah dilantik," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi terpisah.

Dalam pertemuan ini, Pimpinan KPK,m memaparkan mengenai rencana lembaga antikorupsi mengenai upaya-upaya pencegahan korupsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), termasuk di Riau, Jawa Timur dan Jambi.

"Disampaikan juga ajakan agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara sederhana, bagaimana menghilangkan praktik pelayanan berlebihan terhadap pemerintah pusat jika ada kunjungan ke daerah, penggunaan mobil dinas secara benar dan lain-lain," papar Febri. (is/b1)

Gubernur jatim