Subsidi Tarif MRT Tidak Boleh Ada Diskriminasi
Warga mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Selasa 12 Maret 2019.
JOSSTODAY.COM - Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang Djoko Setijowarno meminta subsidi tarif untuk moda raya transportasi (MRT) tidak boleh ada diskrimnasi.
Subsidi tarif MRT harus dapat dinikmati dan diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang apakah dia penduduk DKI Jakarta atau tidak.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar tarif subsidi MRT hanya dinikmati oleh warga Jakarta saja. Menurut Djoko Setijowarno, hal itu merupakan bentuk diskriminasi yang tidak tepat.
"Kalau kita ke luar negeri, kita naik MRT di Singapura atau Jepang, kita juga menikmati tarif subsidi kok. Lantas kenapa DPRD DKI Jakarta tidak mau menyubsidi mereka yang tidak ber-KTP DKI?"ujar Djoko Setijowarno, Rabu (20/3/2019).
Diungkapkan Djoko Setijowarno, subsidi ini diberikan kepada mereka semua yang telah beralih menggunakan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi. Menurutnya, jika orang luar Jakarta tidak mendapat subsidi maka mereka tetap akan menggunakan kendaraan pribadi mereka ke Jakarta sehingga tetap saja tidak mengurangi kemacetan.
"Jakarta ini dihuni beragam suku bangsa dan jika tidak ada pendatang yang hijrah ke Ibukota maka pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta tidak akan sebesar sekarang. Coba ditelaah dari mana PAD Jakarta? Kan dari beragam sektor seperti hotel, transportasi, retribusi, hiburan, wisata, rumah makan," tutur Djoko Setijowarno.
Sebagai sebuah Ibukota negara, maka Jakarta harus bisa melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang KTP mana.
"Jakarta ini kan demikian besar PAD-nya juga karena para pendatang. Karena letaknya menjadi ibukota negara. Coba kalau ibukota pindah ke Kalimantan, dijamin PAD-nya tidak akan sebesar sekarang, pasti akan turun," ujar Djoko. (is/b1)
MRT Uji Coba MRT tarif MRT