JOSSTODAY.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat dan ikut kampanye rapat umum atau kampanye terbuka pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Tjahjo, keterlibatan ASN dalam kampanye bisa dijatuhkan sanksi yang audah diatur oleh Kementerian PAN-RB dan Komisi ASN.

"Harapannya bahwa ASN itu netral tapi sanksinya sudah ada semua baik sudah diputuskan Bawaslu maupun oleh Menpan-RB," ujar Tjahjo, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Peringatan Tjahjo disampaikan menanggapi kabar adanya temuan Bawaslu yang mengungkapkan bahwa masih banyak ASN yang ikut kampanye terbuka Pasangan Calon Jokowi-KH Ma'ruf dan Pasangan Prabowo-Sandi pada hari pertama kampanye terbuka, Minggu (24/3/2019)

Meski datanya belum dirinci, para ASN terpantau ikut kampanye yang dilakukan baik oleh Jokowi di Banten dan Prabowo di Makassar serta Manado.

"Kami sudah mengimbau bahwa ASN harus profesional," kata Tjahjo.

Lebih kanjut, Politikus PDI Perjuangan itu juga mengaku telah menekan pakta ingtegritas bersama dengan Menpan-RB, Komite-ASN, TNI-Polri. Pembubuhan tandatangan dilakukan di depan Ketua Bawaslu RI.

"Harapannya, para ASN menaati pakta integritas tersebut," pungkas Tjahjo.

Jika merujuk pada data yang dikeluarkan Bawaslu, hingga 1 Maret 2019, Bawaslu telah menerima 165 laporan pelanggaran netralitas ASN sejak kampanye Pemilu 2019 dimulai. Pelanggaran terjadi di 15 provinsi. Jawa Tengah merupakan wilayah yang paling banyak para ASN melanggar sumpahnya dengan 43 pelanggaran. (ba/b1)

ASN aparatur sipil negara