Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Provinsi Jawa Timur (PMII Jatim) secara tegas menolak seruan people power terkait hasil Pemilu 2019. Elemen mahasiswa ini menilai seruan massa bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru memantik konflik sosial lebih besar. PMII Jatim menilai akan lebih baik bila semua pihak menunggu proses rekapitulasi KPU selesai dan kedua kubu menghormati hasil penghitungan KPU.

“Kita melihat sebuah pesta demokrasi ini harus berjalan dengan lancar, tanpa ada provokasi dan intervensi untuk mengubah semua hasil. Seluruh sengketa kepemiluan telah disediakan perangkat penyelesaiannya, yakni melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan melalui gerakan massa,” ujar Ketua Umum PMII Jatim, Abdul Ghoni dalam konferensi pers di Surabaya, Senin (22/4/2019) petang.

Ghoni menandaskan, ancaman people power justru membuat seolah-olah negara gagal menyelenggarakan Pemilu. Gerakan people power, juga mencederai semangat demokrasi yang konstitusional. Karenanya, bagi PMII, ajakan people power dalam suasana pascaperhelatan demokrasi, tak lain adalah upaya pendelegitimasian atas lembaga-lembaga negara. Gerakan tersebut juga tak ubahnya sebagai bentuk pembangkangan atas negara.

“Kita tidak tidak ingin sejarah kelam tentang gerakan massa terulang,” kata dia.

Ghoni mencontohkan, beberapa peristiwa kelam yang berlatar benturan politik kekuasaan, mulai dari PRRI/Permesta, peristiwa Madiun 1948, hingga yang paling gelap yakni, G30S/PKI 1965 yang hingga kini masih seringkali menjadi pergunjingan otoritas HAM internasional. Karena itu, PMII Jatim meminta elite politik tidak perlu lagi melancarkan isu people power, karena pemilu sudah berjalan lancar, aman dan tertib sehingga tinggal menunggu penghitungan dari KPU.

“Mungkin sedikit beberapa titik ada kejadian-kejadian, dan saya pikir pihak kepolisian maupun TNI sudah bisa meredamnya,” kata dia.

Ghoni juga mengimbau kepada PMII se-Jatim dan juga seluruh mahasiswa agar berpikir cerdas dan bisa meredam konflik di level bawah. Sebagai agent of change, kontrol, dan agen sosial, bisa mengontrol agar seruan people power dari elite tidak perlu digubris.

“Kita harus bisa meredam konflik-konflik di bawah jika ada, karena hal itu hanya akan merugikan kerukunan anak-anak bangsa,” tegasnya. 

 

PMII Jatim Peaple Power Pemilu 2019