JOSSTODAY.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memprediksikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal diserang terus hingga penetapan hasil Pemilu 2019 pada 23 Mei mendatang. Serangan tersebut, kata Mahfud seolah-olah telah menjadi ritual politik.

"Ritualnya itu, KPU diserang terus sampai nanti 23 Mei," ujar Mahfud di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Setelah KPU, kata Mahfud, serangan akan dialamatkan kepada MK. Serangan kepada MK, kata dia, hampir sama dengan serangan kepada KPU dengan menuding hakim MK disuap atau berpihak kepada salah satu kandidat dan sebagainya.

"Kemudian serangan akan berbalik tadinya ke KPU jadi ke MK. Gitu ajaritualnya lihat saja nanti. Pengalaman saya bertahun-tahun begitu. Itu ritual politik," tandas dia.

Mahfud menegaskan bahwa demokrasi memang ada biayanya. Jika mau praktis, kata dia, tidak perlu menerapkan demokrasi, tetapi menggunakan sistem kerajaan saja.

"Demokrasi memang harus ada biayanya, kalau mau praktis ya tidak usah menyelenggarakan demokrasi. Pakai kerajaan saja selesai semua enggakusah pakai pemilu. Kalau diganggu dengan tudingan tersebut ya biasa namanya juga demokrasi. Tudingan selalu ada," pungkas dia.

Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan bahwa KPU tidak mungkin melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilu 2019. Hal ini disampaikan Mahfud MD setelah melakukan pengecekan langsung ke KPU khususnya dalam memasukkan data salinan C1 ke Situng KPU.

"Setelah kami datang, kami menemukan, tak mungkin (KPU) kalau mau ada rekayasa terstruktur," ujar Mahfud MD saat konferensi pers usai bertemu pimpinan KPU di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Mahfud mengatakan kesalahan dalam memasukkan data salinan C1 yang dilakukan oleh petugas KPU hanya 101 data C1 dari 214.366 data C1 yang masuk ke Situng KPU. Mahfud merujuk pada data C1 yang masuk hingga Rabu, pukul 17.15 WIB.

Jika dipersentasikan, maka jumlah kesalahannya hanya 0,0004 persen atau terjadi satu kesalahan dalam setiap entry 2.500 data C1.

"Dari situ kekeliruan itu berarti hanya ada 0,0004 persen. Berarti ada 1 berbanding 2.500 TPS. Dari situ menjadi tak mungkin kalau mau ada rekayasa terstruktur. Kalau terstruktur mestinya berpersen-persen. Enggakmungkin ada kesengajaan," tandas dia.

Apalagi, kata Mahfud, dari 101 kesalahan entry data C1, terdapat 24 yang merupakan laporan masyarakat dan 77 merupakan temuan KPU sendiri. KPU melakukan koreksi terhadap semua kesalahan tersebut.

"Yang 101 itu 24 di antaranya laporan masyarakat yang selebihnya ditemukan KPU sendiri. Dikoreksi sendiri karena ditemukan sendiri di mana masyarakat tidak tahu kebenaranya," ungkap dia.

Tak hanya itu, lanjut Mahfud, 101 kesalahan entry data C1 tidak hanya menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon lain. Menurut dia, kesalahan tersebut sama-sama menguntungkan dan merugikan kedua paslon.

"Tak mungkin juga ada pemalsuan-pemalsuan yang bisa lolos karena form C1 banyak, paslon punya, KPU punya, saksi punya. Kalau ada yang palsu, semua pasti ketahuan. Jadi jangan ribut seakan-akan KPU sudah melakukan rekayasa TSM," tutur dia.

Mahfud juga mengaku dirinya sudah melihat langsung server pengelolaan data C1 yang berada di KPU. Menurut dia, tidak benar jika dikatakan server berada di Singapura dan dioperasikan oleh orang asing.

"Kami tadi melihat sendiri bahwa server pengolahan data itu ada di sini (KPU). Bohong kalau dibilang itu ada di Singapura. Orangnya juga Indonesia semua, enggak ada bule, asingnya. Karena itu masyarakat harus tenang, jangan sampai pemilu ini dirusak hoax," papar Mahfud. (gus/b1)

KPU Mahfud MD