JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel terhadap berbagai ketidakberesan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Selama ini, pengurusan izin masih menjadi kendala terbesar bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Jengkel saya," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Presiden Jokowi mengatakan, dalam lima tahun mendatang, pemerintahannya akan bersikap lebih tegas menghadapi ketidakberesan di lingkungan pemerintahan. "Lima tahun ke depan saya sudah tidak ada beban. Saya tidak mencalonkan lagi. Apa pun yang terbaik bagi negara akan saya jalankan," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan, pada periode kedua kepemimpinannya akan menekankan pengurusan izin menjadi kurang dari lima jenis. Pada 2014, ketika mengawali pemerintahannya, jumlah perizinan investasi di sektor kelistrikan mencapai 259 jenis. Jumlah itu kemudian berkurang menjadi 58 jenis perizinan. "Jangan tepuk tangan dulu, kalau sudah di bawah lima baru tepuk tangan. Maksimal lima sudah cukup," kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan kepada penerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kategori perencanaan dan pencapaian terbaik baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Seperti diketahui, Undang Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengatur tahapan proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Salah satu tahapan terpenting yang menjadi bagian dalam proses tersebut adalah Musrenbangnas. (fa/b1)

 

Musrenbangnas 2019 Birokrasi Pemerintah