JOSSTODAY.COM - Sejumlah ulama, habib, dan cendikiawan Muslim se-DKI Jakarta menolak aksi intervensi maupun tindakan inkonstitusional dari pihak mana pun terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah-langkah inkonstitusional untuk mendelegitimasi KPU, termasuk dengan cara people power, akan membuat situasi politik memanas menjelang pengumuman hasil penghitungan suara resmi pemilihan presiden (pilpres) 22 Mei mendatang.

“Berkumpulnya para alim ulama, habib, dan cendikiawan se-DKI malam ini karena terpanggil. Merekalah yang menjadi corong, yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat kita ini boleh dikatakan sedang terombang-ambing dengan berita seputar pilpres,” kata Ketua Lembaga Takmir Masjid DKI Jakarta, Muhamad Husni Muksin dalam acara Multaqa Ulama DKI Jakarta di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (8/5) malam.

Dikatakan, sekitar 350 pemuka agama Islam, termasuk para kiai, ustaz, dan habib hadir dalam acara yang diadakan oleh Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. Dikatakan, selama ini masyarakat bingung dengan pemberitaan yang saling menyudutkan di antara pihak yang pro dan kontra terhadap hasil penghitungan sementara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Ada berita panas untuk menyudutkan satu pihak dan tidak mengakui lembaga yang resmi di negara kita ini. Kita seolah sulit menyaring hal yang tidak benar seolah-olah menjadi benar, karena berita itu terus berulang-ulang,” ujarnya.

Sehingga, kata ustaz Husni Muksin, masyarakat yang tidak mampu menyaring berita-berita tersebut bisa terbawa arus. “Jadi, yang kami undang pada acara ini adalah para ulama, habib, dan cendikiawan yang berpikiran lurus. Mereka akan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membiarkan lembaga-lembaga resmi bekerja,” katanya.

Dia juga mengimbau seluruh umat Muslim agar bersama-sama menjaga kesucian bulan suci Ramadan 1440 H dengan tekun dan ikhlas. Seluruh elemen bangsa, khususnya di Ibu Kota Jakarta, hendaknya mengutamakan kepentingan umum dan menjaga kesatuan dan persatuan.

“Kita berharap pada bulan puasa ini tidak ada unjuk rasa supaya Jakarta ini damai, nyaman, dan aman. Jakarta adalah barometer negeri kita dengan beraneka ragam suku, ras, agama, dan budaya. Mari mari kita ciptakan Ibu Kota negara ini aman, nyaman, bersih, manusiawi, dan berwibawa. Jadi, kita harus menunggu hasil resmi dan final dari KPU,” ujar Ketua Panitia Multaqa Ulama DKI Jakarta itu.

Dikatakan, jika ada pihak yang tidak menerima pengumuman resmi KPU, maka ada jalur hukum yang bisa digunakan. Pihak-pihak yang keberatan dengan hasil kerja KPU sebaiknya mengikuti prosedur yang telah diatur perundang-undangan, yakni melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi, tidak perlu menggosok-gosok atau memanas-manasi masyarakat. Jangan bangkitkan emosi masyarakat hanya karena tidak menerima hasil pemilu. Jangan sampai melakukan tindakan makar,” ujarnya.

Langkah-langkah yang inkonstitusional itu, ujar Husni, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Tindakan memancing emosi masyarakat bisa memicu konflik horizontal yang membuat keamanan negara terganggu.

“Karena itu, para pemuka agama dari Ibu Kota Jakarta sepakat mengeluarkan pernyataan sikap, yakni meminta masyarakat menjaga kesucian bulan Ramadan, mendukung KPU, menolak tindakan delegitimasi penyelenggara pemilu, dan mengajak seluruh elemen bangsa dan umat Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat,” katanya. (is/b1)

KPU People Power