Sebulan, Jumlah Rekening di Bank Naik 11,16%

josstoday.com

Teller Bank CIMB Niaga menata uang rupiah di Jakarta, Selasa (21/10).

JOSSTODAY.COM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan di bank umum pada Juli 2019 mencapai 291,306 juta rekening atau naik 11,16% dibandingkan bulan sebelumnya (month-on-month/MoM). Total simpanan tersebut mencapai Rp 5.901,14 triliun atau naik 7,95% dibandingkan Juni 2019.

Demikian Data Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Juli 2019 yang dipublikasi LPS pada Selasa (27/8/2019). Data LPS mencatat, dari jumlah Rp 5.901,14 triliun tersebut simpanan dalam bentuk giro sebesar Rp 1.417,83 triliun turun 1,29% dibandingkan Juni 2019, tabungan Rp 1.829,89 triliun sedikit naik 0,11% dibandingkan bulan sebelumnya, deposit on call Rp 85,78 triliun turun 13,67% secara month on month (MoM), deposito Rp 2.553,35 triliun naik 1,66% (MoM), dan sertifikat deposito Rp 14,29 triliun turun 2,27% (MoM).

LPS juga mencatat total simpanan dan jumlah rekening berdasarkan kepemilikan simpanan periode Juli 2019 untuk dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 5.799,56 triliun dan simpanan dari bank lain Rp 101,58 triliun. Total simpanan dan jumlah rekening berdasarkan jenis usaha untuk konvensional periode Juli 2019 sebesar Rp 5.633,84 triliun dan syariah Rp 267,29 triliun.

Pada periode Juli 2019, total simpanan dan jumlah rekening berdasarkan tiering nominal dan simpanan yang dijamin, untuk tiering nominal di bawah Rp 100 juta sebesar Rp 848,67 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 286.052.349, antara Rp 100-200 juta Rp 336,63 triliun dengan jumlah rekening 2.398.594, antara Rp 200-500 juta Rp 531,73 triliun dengan jumlah rekening 1.657.599. Selanjutnya, tiering nominal Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar Rp 462,28 triliun dengan rekening sebanyak 638.380, tieringnominal Rp 1-2 miliar sebesar Rp 407,68 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 285.976, tiering Rp 2-5 miliar sebesar Rp 545,51 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 174.230, dan tiering lebih dari Rp 5 miliar mencapai Rp 2.768,62 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 98.947.

LPS mencatat, untuk distribusi rekening berdasarkan rekening yang dijamin, rekening untuk simpanan yang dijamin seluruhnya dengan nominal simpanan sampai Rp 2 miliar sebanyak 291.032.989 rekening atau 99,91% dari total rekening bank. Sementara itu, rekening untuk simpanan yang dijamin sebagian atau nominal lebih dari Rp 2 miliar sebanyak 273.117 rekening atau 0.09% terhadap total rekening.

Total nominal yang dijamin sepenuhnya (sampai Rp 2 miliar) mencapai Rp 2.587.00 atau 43,84%, simpanan dijamin sebagian (lebih dari Rp 2 miliar) mencapai Rp 546,35 triliun atau 9,26%. Dengan demikian, subtotal simpanan dijamin sebesar Rp 3.133,36 triliun atau 53,10%. Sementara itu, simpanan tidak dijamin (di atas Rp 2 miliar) mencapai Rp 2.767,78 triliun atau 46,90%.

Premi Resktrukturisasi Perbankan
Sementara itu, LPS menyatakan program premi restrukturisasi perbankan (PRP) akan berlaku efektif tiga tahun setelah peraturan pemerintah (PP) tersebut diteken Presiden Joko Widodo, agar industri perbankan dapat berdaptasi dengan aturan tersebut. Saat ini, draf PP program PRP tersebut sudah di Istana Negara.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjelaskan, dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), kewenangan LPS dibagi dua, yakni apabila sistem keuangan dalam kondisi normal dan kondisi krisis. Untuk kondisi normal, dalam pelaksanaan sudah rampung dan aturan-aturan internal juga telah selesai. Namun, untuk kondisi krisis masih disiapkan sampai saat ini dan diperkirakan segera rampung.

"Untuk krisis sedang disiapkan, karena ini juga butuh waktu pengenaan premi PRP, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai. Sekarang sudah di tingkat Presiden, pelaksanaan tindakannya segera, ada jeda tiga tahun setelah ditandatangani Presiden," terang Halim di sela seminar internasional Facing Softening Global Economy: The Need to Strengthen Bank Resolution Preparedness, di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Halim mengungkapkan, waktu tiga tahun diperkirakan cukup bagi industri perbankan untuk beradaptasi. Hingga saat ini memang sejumlah bankir mengaku masih keberatan terkait pungutan premi tambahan tersebut, tetapi juga sebagian sudah menyiapkan diri. "Tiga tahun ini cukuplah waktu bagi perbankan mempersiapkan diri," ucap Halim.

Dia menambahkan, saat ini LPS memiliki unit kantor yang menangani program PRP yang dinakhodai oleh direktur eksekutif yang memiliki aturan main sendiri. Halim menyebutkan untuk progresnya masih belum siap 100%.

"Kalau terjadi kasus normal kami siap 100%, tapi kalau ada kasus pada saat krisis kami tidak berharap, tapi kami kejar kesiapannya mudah-mudahan tidak terlalu lama, sekarang memang belum 100%, tapi sebentar lagi," imbuh Halim.

Dia menjelaskan, kendala yang dihadapi terkait program PRP tersebut adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, program tersebut membutuhkan SDM yang kompeten di bidang tersebut.

"Ini butuh orang yang tahu bagaimana mengelola krisis keuangan, ini tidak mudah, kalau terjadi krisis yang tahun dulu itu orangnya sudah senior, suasananya juga sudah beda kalau sekarang. Untuk itu kami dalam mitigasi selalu melakukan simulasi," papar Halim.

Premi restrukturisasi tersebut akan dimintakan sebagai dana yang digunakan jika terjadi kegagalan pada bank jika terjadi krisis, atau disebut resolution fund. Oleh karena itu, premi tersebut terpisah dari premi penjaminan simpanan bank. PP untuk premi PRP tersebut merupakan amanat UU PPKSKS Nomor 9 Tahun 2016.

Dalam UU tersebut, LPS diperbolehkan untuk mengenakan premi PRP kepada industri perbankan, sebagai dana talangan untuk menyelamatkan industri perbankan jika terjadi krisis. Menurut dia, LPS harus menjalankan amanat Undang-Undang (UU) dan sisi lainnya LPS juga melihat dari sisi perbankan.

Halim mengatakan, tingkat premi yang dipungut LPS untuk PRP tersebut berkisar antara 0,004% sampai dengan 0,007% untuk seluruh bank dengan aset di atas Rp 1 triliun. Sedangkan bank dengan aset di bawah Rp 1 triliun termasuk bank perkreditan rakyat (BPR) diberikan rate 0% atau gratis.

"Ini akan dikenakan 30 tahun dengan target tertentu pakai PDB tahun 2017 bukan PDB 2019 ya. Tapi lebih rinci nanti kalau sudah ditandatangani Presiden kami sampaikan," papar Halim. (fa/b1)

 

Bank Rekening Bank Lembaga Pinjaman Simpanan