JOSSTODAY.COM - Indonesia menyambut baik rencana pelaksanaan Mid Term Review (MTR) terhadap Cetak Biru (blueprint) ASEAN 2025. MTR dipandang penting untuk melihat output, outcome maupun dampak nyata dari integrasi ekonomi menuju ASEAN Vision 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Airlangga Hartarto dalam pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council, Kamis (31/10/2019) berharap MTR dapat menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan isu carry-over yang belum sempat terimplementasi pada tahun-tahun sebelumnya ke tahun implementasi selanjutnya. “Indonesia mengharapkan agar update informasi secara periodik tentang implementasi prioritas pada tahun berjalan dapat disediakan, dalam rangka mendorong tingkat implementasi prioritas tahunan, baik di tingkat negara maupun ASEAN,” tutur Airlangga Hartarto seperti dikutip dari keterangan resminya, Jumat (1/11/2019).

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 hanya berada pada kisaran 60 persen, kecuali untuk tahun ini yang tingkat implementasinya diperkirakan mencapai 91 persen.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong dilakukannya kajian tentang development gap antar-ASEAN Member States (AMS). Kajian tersebut dilakukan guna menyusun prioritas pada tahun-tahun selanjutnya yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antarnegara anggota ASEAN. “Indonesia mendorong ASEAN untuk memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan di antara AMS dan memprioritaskan inisiatif-inisiatif berdasarkan tingkat practicality serta nilai tambahnya,” ujar Airlangga Hartarto.

Selain itu, pemerintah juga berharap agar implementasi atas instruksi AEC Council kepada seluruh badan sektoral yang berada di bawah koordinasinya tersebut dapat membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif. Termasuk untuk mengatasi tumpang tindih tugas dan fungsi di antara badan-badan sektoral.

Indonesia mengusulkan agar isu Fourth Industrial Revolution (4IR) yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidang industri dibawah AEC Council. “Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan ASEAN Charter untuk mengakomodir usulan tersebut,” kata Airlangga Hartarto.

Airlangga juga mengapresiasi tingkat implementasi kolektif dari 171 prioritas tahunan ASEAN 2019, yang hingga saat ini telah mencapai 93 prioritas atau 54,4 persen. Indonesia sendiri, menurutnya, telah menyelesaikan 103 prioritas atau 61 persen. Secara kolektif, diperkirakan ASEAN dapat menyelesaikan sekitar 91,2 persen prioritas di tahun 2019.

Sebagai informasi, berlakunya AEC pada tahun 2015 merupakan langkah besar bagi integrasi ekonomi ASEAN, karena menawarkan peluang yang besar dengan potensi pasar mencapai US$ 3 triliun dan 649 juta penduduk. Sejak diberlakukannya AEC Blueprint 2025, upaya integrasi dilakukan secara bertahap melalui target Annual Priorities yang harus dipenuhi oleh negara anggota pada setiap tahunnya.

Tahun 2018 total perdagangan ASEAN mencapai US$ 2,8 triliun dengan perdagangan intra-ASEAN memiliki porsi terbesar yaitu 23 persen. Berdasarkan data ASEAN Secretariat, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 25 persen dari US$ 33 juta menjadi US$ 42 juta pada 2018. Sementara itu sebesar 39 persen aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 berasal dari ASEAN. Pada periode 2015-2018, nilai FDI yang masuk dari ASEAN ke Indonesia naik 24 persen, semula US$ 9,1 miliar menjadi US$ 11,3 miliar pada tahun 2018. (ba/b1)

 

ASEAN Ekonomi ASEAN