JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan berhak melakukan penegakan hukum di kawasan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut, pada Rabu (8/1/2020).

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," kata Presiden.

Di hadapan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Presiden Jokowi juga meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

Seperti banyak diberitakan, beberapa waktu belakangan ini bahwa terdapat kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Dikatakan bahwa kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di ZEE sejauh 200 mil laut tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

"Yang ada kapal asing hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," kata Presiden Jokowi.

Meski demikian, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum. Apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Setiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Presiden Jokowi langsung menyapa para awak kapal dan masuk ke Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Presiden Jokowi meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (gus/b1)

 

Kepulauan natuna Zona Ekonomi Eksklusif