Ning Lia Kawal 400 KK Margorukun Cari Keadilan

josstoday.com

Ning Lia Kawal 400 KK Margorukun Cari Keadilan

JOSSTODAY.COM | SURABAYA - Keresahan ratusan keluarga di kawasan Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, terkait persoalan sertifikat tanah akhirnya mendapat perhatian Komite I DPD RI.

Sedikitnya 400 kepala keluarga (KK) menghadapi ketidakpastian pengurusan hak atas tanah setelah muncul dugaan tumpang tindih kepemilikan dengan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Persoalan tersebut mendapat perhatian Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, bersama Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Hj. Ade Yuliasih, dalam kunjungan kerja terkait penyelesaian permasalahan pertanahan, Sabtu (21/11/2026).

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan, persoalan hak atas tanah masyarakat harus diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Warga Keluhkan Pemblokiran SHM

Permasalahan mencuat setelah perwakilan warga Margorukun yang dipimpin Saiful Imam mendatangi Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur untuk menyampaikan keluhan terkait pemblokiran pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menurut perwakilan warga, pemblokiran tersebut berdampak pada sekitar lima RW, terutama ketika masyarakat hendak melakukan proses balik nama sertifikat akibat transaksi jual beli maupun peralihan hak karena pewarisan.

Warga mengaku kebingungan lantaran tanah yang selama ini mereka tempati disebut masuk dalam klaim aset PT KAI, sementara sebagian warga memiliki dokumen kepemilikan tanah yang perlu mendapatkan kepastian hukum.

Ning Lia: Negara Demokrasi Sekaligus Negara Hukum

Menanggapi persoalan tersebut, Ning Lia meminta masyarakat tidak hanya menunggu penyelesaian dari pemerintah, tetapi juga aktif melakukan koordinasi dengan Kelurahan Gundih serta instansi pertanahan terkait.

"Kita ini negara demokrasi sekaligus negara hukum. Karena itu, kami berharap warga Margorukun, Gundih, Surabaya, segera bersurat kepada pihak terkait, termasuk kelurahan, serta menyiapkan data secara lengkap," ujar Ning Lia.

Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi langkah penting agar persoalan dapat ditelusuri secara objektif, termasuk memastikan bidang tanah mana saja yang mengalami pemblokiran dan bagaimana status hukumnya.

"Bagaimana warga juga tetap bergerak, bersurat, dan menyiapkan data secara lengkap. Sehingga dari pihak kelurahan sampai dengan BPN mengetahui secara jelas sertifikat hak milik mana saja yang dipermasalahkan," jelasnya.

Ning Lia juga menilai penyelesaian persoalan tersebut sebenarnya dapat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif antarpihak tanpa harus langsung dibawa ke tingkat kementerian.

"Saya rasa persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan apabila semua pihak memiliki keinginan yang sama untuk mencari solusi. Tidak perlu sampai tingkat menteri jika memang bisa dituntaskan di daerah. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, prinsip demokrasi dan nomokrasi harus berjalan beriringan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan hak dan aspirasinya, sedangkan nomokrasi memastikan setiap keputusan dan tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.

"Demokrasi berarti suara rakyat harus didengar, sementara nomokrasi menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Negara tidak cukup hanya mendengar keluhan rakyat, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum yang adil. Jangan sampai masyarakat memiliki hak secara administratif, tetapi justru kesulitan mendapatkan perlindungan atas hak tersebut," ujar Ning Lia.

Ade Yuliasih Dorong Pengukuran Ulang

Sementara itu, Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Ade Yuliasih, menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan yang dihadapi ratusan keluarga tersebut.

"Kami sudah menerima audiensi masyarakat. Saya berharap masalah ini cepat selesai. Apalagi ada Ning Lia sebagai anggota Komite I dari daerah pemilihan Jawa Timur yang siap menjembatani advokasi," kata senator asal Banten tersebut.

Ade berharap penyelesaian persoalan pertanahan itu dapat menghasilkan win-win solution, sehingga hak masyarakat tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan PT KAI sebagai badan usaha milik negara.

Salah satu langkah yang diusulkannya adalah pengukuran ulang tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan melibatkan warga dan PT KAI.

Melalui pengukuran bersama tersebut, diharapkan batas bidang tanah milik masyarakat dan aset PT KAI dapat diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan.

"Kalau masalah ini tidak selesai di tingkat lokal, maka kami akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dalam rapat Komite I. Sebab, Kementerian ATR/BPN merupakan mitra kerja Komite I DPD RI," tegas Ade.

Di sisi lain, Ning Lia mengapresiasi komitmen pimpinan Komite I DPD RI yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertanahan di Surabaya.

Ia berharap koordinasi antara warga, pemerintah kelurahan, ATR/BPN, dan PT KAI dapat membuka jalan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Tentunya warga harus menyertakan bukti dan dokumen pendukung. Kami berharap masalah ini segera tuntas," pungkas Ning Lia.

Bagi sekitar 400 keluarga di Margorukun, penyelesaian persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi sertifikat. Lebih dari itu, mereka menantikan kepastian hukum atas tanah yang menjadi tempat tinggal sekaligus bagian penting dari kehidupan keluarga.(sp/Luqman)

DPD RI Lia Istifhama rakyat Sertifikat