JOSSTODAY.COM - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, meminta agar pemerintah benar-benar memastikan data warga penerima bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19, agar sesuai kondisi lapangan. Jangan sampai yang menerima justru adalah yang tak berhak. Begitupun yang sebenarnya berhak, justru tak menerima bantuan.

"Aspek data ini sangat penting. Sehingga yang berhak menerima itu benar-benar menerima. Dan yang tidak berhak jangan menerima. Kita tidak mau ada kejadian kembali, bahwa yang seharusnya menerima bansos justru tak menerima," kata Yandri Susanto, saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (19/4/2020).

Yandri mengatakan, pemerintah harus terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak soal warga masyarakat yang seharusnya menerima bansos. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan cara memberikan bantuan yang baik dan benar.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah melaksanakan administrasi baik dan memublikasikan segala bentuk sumbangan serta bantuan yang diterima, maupun yang dberikan ke masyarakat, terkait penanggulangan Covid-19.

Menurutnya, Pemerintah bisa memanfaatkan situs online milik pemerintah untuk memaparkan data-data tersebut. Masyarakat pun bisa mengawasi serta memberi masukan bila ada data yang salah.

"Saya menyarankan pemerintah melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," kata Bamsoet, sapaan akrabnya.

Bamsoet tak menampik bahwa besarnya dana negara dalam menangani dampak ekonomi pandemi Covid-19 rawan untuk disalahgunakan maupun tak sampai kepada pihak yang berhak. Maka itu, dia juga mendorong pengawasan ketat dilakukan masyarakat, media massa, BPKP, dan KPK.

"Saya mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi," katanya. (is/b1)

DPR Bansos Covid-19