Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun untuk program pengembangan pendidikan vokasi.

Dirjen Pendidikan Vokasi (Diksi) Kemdikbud Wikan Sakarinto mengatakan, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan pernikahan massal atau link and match antara pendidikan vokasi dan industri atau dunia kerja melalui beberapa kebijakan program.

"Vokasi dan industri harus benar-benar link dan match. Jadi ibarat hubungan asmara, hubungannya harus selevel menikah, menghasilkan banyak anak. Jangan hanya sebatas seremoni tanda tangan MoU (memorandum of understanding), lalu sudah merasa link and match. Harus diikuti oleh kegiatan-kegiatan kolaborasi dan sinergis yang saling menguntungkan dan menghasilkan SDM (sumber daya manusia) unggul dan kompeten,” kata Wikan dalam siaran pers Senin (13/7/2020).

Wikan menambahkan, anggaran Rp 3,5 triliun itu untuk mengakselarasi sejumlah program seperti Bursa Kerja Khusus (BKK), Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan. "Gerakan Pernikahan Massal Kampus Vokasi benar-benar harus berwujud link and match yang erat dan berkelanjutan, antara ribuan kampus vokasi, SMK, lembaga kursus pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri (Dudi).

Dia mengatakan, puluhan paket program telah dipersiapkan Kemdikbud untuk mendorong terciptanya ekosistem kondusif hingga menguatkan insting dan semangat “pernikahan” secara masif, baik dari sisi pendidikan vokasi dan pihak industri.

Wikan menyebutkan, terdapat minimal lima paket yang harus menjadi pilar utama “pernikahan”. Pertama, kurikulum disusun bersama kedua belah pihak. Kedua, dosen/guru tamu minimal mengajar 50 hingga 100 jam per semester berasal dari ahli dan praktisi profesional berkompeten dari industri dan dunia kerja. Ketiga, magang dirancang sejak awal. Keempat, komitmen serapan lulusan. Kelima, dosen vokasi dan guru-guru SMK juga mendapatkan pelatihan atau update teknologi dari pihak industri.

“Lima paket link and match tersebut didorong dengan Rp 3,5 triliun pada tahun ini. Meski pandemi, tetap kita dorong agar pendidikan vokasi benar-benar relevan dengan industri dan dunia kerja. Mereka sedang bergerak masif menuju kondisi kebiasaan baru, yang mungkin bisa semakin sulit dikejar kesesuaiannya oleh kurikulum vokasi bila tidak terjadi pernikahan selama pandemi” ujar Wikan.

Selain lima paket tersebut, lanjut Wikan, sertifikat kompetensi bagi lulusan merupakan aspek yang krusial untuk diwujudkan juga dalam skema “pernikahan” tersebut.

Pada level atas, menurut Wikan akan melaksanakan beberapa nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di antaranya MoU dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), serta Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

Sementara Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Iwan Pranoto mengatakan, kebijakan pernikahan massal tersebut merupakan kemajuan yang sangat baik bagi pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi akan lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri. "Ini akan membuat dunia kerja kita maju dengan cepat dan luar biasa," kata Iwan.

Iwan menambahkan, selain kerja sama dengan industri juga harus dilakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi. (fa/b1)

 

Kemdikbud anggaran