JOSSTODAY.COM - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana meminta pemerintah dan perbankan lebih menggencarkan sosialisasi pemberian dana stimulus sehingga dapat diketahui secara luas oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada masa pandemi saat ini, UMKM menjadi salah satu segmen yang mengalami perlambatan paling dalam sehingga memerlukan dukungan kuat untuk melanjutkan aktivitasnya.

“Pemerintah dan perbankan sebaiknya lebih menggencarkan lagi sosialisasi stimulus pembiayaan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sektor UMKM,” kata Ina di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Ia menyebutkan, berdasarkan data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit UMKM per Juni 2020 melambat menjadi minus 0,4 persen secara year on year (yoy) dengan realisasi kredit Rp 1.015,4 triliun. Posisi ini juga melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat tumbuh 1,4 persen yoy.

Namun, katanya, hanya sektor usaha menengah saja yang mengalami kontraksi minus 4,6 persen secara tahunan menjadi Rp 424,3 triliun di Juni 2020. Segmen menengah memang terbilang dominan bila dibandingkan dengan segmen mikro dan kecil. “Sebenarnya, pemerintah dan perbankan telah cukup maksimal mendorong pemulihan ekonomi di sektor UMKM, walau belum sempurna,” jelas Ina.

 Dikatakan, pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap UMKM yang cukup besar, tetapi penyerapannya baru 30 persen dari anggaran pemerintah yang sebesar Rp 123 triliun. “Perlu didorong kembali agar penyerapan tidak berjalan lamban. Di satu sisi UMKM butuh dana, di sisi lain perbankan tersedia dana. Perlu dicari cara bagaimana mempertemukan supply dan demand ini,” ujar Ina.

Ina menilai, pemerintah perlu melakukan pendekatan dan sinergi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk melakukan percepatan (penyaluran). “Mungkin ada UMKM yang belum tahu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), karena banyaknya program pemerintah sehingga UMKM tidak mengerti. Jadi perlu digencarkan sosialisasi program-program stimulus untuk UMKM agar tinggi serapan dananya,” kata dia.

Lebih lanjut dikatakan, perlu dipersiapkan pula cara-cara efektif di daerah dalam penyaluran dana sehingga tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19. Perlu ada perbaikan data UMKM di tingkat provinsi dan kabupaten kota sehingga pelaku UMKM tidak harus mendaftar secara fisik untuk menghindari kerumunan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Jumat (14/8) menegaskan dukungannya untuk UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan dan penempatan dana di perbankan.

Menurut Ina, pemerintah dapat membantu pelaku UMKM bertemu dengan pasar yang lebih luas. Sebab pelaku UMKM tidak hanya sekedar membutuhkan bantuan fiskal melainkan akses pasar. Perlu ada dukungan yang mempertemukan demand produk UMKM, misalnya dengan pemerintah, pelaku usaha besar dan BUMN.

Kepercayaan terhadap produk UMKM perlu ditingkatkan dengan terus menerus memperbaiki kualitas agar dapat bersaing dengan produk impor. Pemerintah harus memberi kepercayaan dan tempat pada produk UMKM agar dapat memenuhi pasar domestik serta diutamakan dalam belanja pemerintah, BUMN dan usaha besar.

Ia menambahkan, perbankan seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dapat bekerja sama dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dengan skema channeling, dengan menggunakan data platform e-commerce yang ada di Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Perbankan perlu lebih menggencarkan sosialisasi terkait stimulus dan keringanan pembiayaan untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. "Banyak UMKM yang belum tahu mengenai program PEN. Oleh sebab itu permintaan terhadap kredit perbankan turun seperti data yang dirilis BI,” kata Faisal.

Selain itu, UMKM juga memerlukan pendampingan, karena masalah mereka bukan hanya permodalan saja. Faisal menambahkan agar stimulus pembiayaan untuk UMKM dapat lebih dioptimalkan maka dari sisi permintaan perlu diperbaiki. (fa/b1)

UMKM Pemulihan Ekonomi Covid-19