JOSSTODAY.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.

Mendes Abdul Halim menghimbau setidaknya 30% anggota yang ikut serta pada musyawarah desa merupakan perempuan.  Kebijakan serupa juga diterapkan bagi Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, unsur PKK atau perempuan juga diminta aktif sebagai relawan desa.

Tak hanya itu, pendataan harus dimulai dengan melihat kondisi objektif yang ada di desa, termasuk kondisi perempuan termasuk yang belum terdata di bantuan sosial lainnya, serta mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

"Jadi selama ini, Kemdes memang telah menempatkan perempuan di posisi penting dalam keterlibatan di proses pembangunan," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, pada webinar bertajuk "Feminisasi Kemiskinan dan Efektifitas Bantuan Sosial Merespon Pandemi Covid-19" Senin (24/8/2020).

Kemdes, lanjut Gus Menteri, juga memantau hal ini setiap harinya untuk memastikan kebijakan keterlibatan perempuan benar-benar dilaksanakan.

Gus Menteri menyatakan, saat pendataan, yang terbanyak justru dari perempuan kepala keluarga (PEKKA) terkait dengan belum terdata. Di lihat dari sisi usia, tertinggi ada 827.000 atau 34% yang berusia 65 tahun ke atas. Usia 30-44 tahun hanya 20% kemudian 45-64 tahun sebanyak 16%.

"Hingga hari ini, Dana Desa yang telah tersalur Rp 13 Triliun untuk 74.672 desa," kata Gus Menteri.

Dari 33% PEKKA, jila dilihat dari jenis pekerjaannya, terbanyak adalah buruh tani sebanyak 42% atau setara 1.043.354. Kedua, petani pemilik lahan sebanyak 31 persen dan diikuti oleh petani penggarap sebanyak 13%. Sekitar 1% memiliki pekerjaan lainnya seperti sebagai nelayan, pedagang makanan atau penyedia jasa.

Menurut Gus Menteri, upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) desa.

Gus Menteri meyakini jika gerakan-gerakan dalam perwujudan SDGs Desa akan lebih efektif jika melibatkan perempuan seperti Goals 1 atau Desa Tanpa Kemiskinan. Berbicara isu ini dianggap lebih efisien jika banyak melibatkan perempuan.

Untuk Goals 2 atau Desa Tanpa Kelaparan, lanjut Gus Menteri, perempuan lebih peka terhadap kondisi lingkungan, sehingga lebih mudah mendeteksi warga yang masih kelaparan.

"Desa Sehat dan Sejahtera, ini tidak akan terwujud kalau tidak melibatkan perempuan. Berbicara posyandu dan stunting menjadi bagian perempuan yang jadi harapan dalam pencapain SDGs," kata Gus Menteri.

Tak hanya itu, Gus Menteri berharap kebijakan yang berpihak kepada perempuan di proses pembangunan akan terus bertambah. (gus/b1)

Mendes PKK Abdul Halim Iskandar Perempuan