JOSSTODAY.COM - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembiayaan usaha ultramikro (Umi) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan meningkatkan populasi pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia. Holding diyakini akan menciptakan efisiensi biaya untuk sektor Umi dan UMKM.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan, pembentukan induk usaha BUMN untuk Umi dan UMKM selain memperluas jangkauan, juga memperkuat penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha.

“Kami menyambut baik rencana sinergi ini, terutama sebagai upaya untuk memperluas serta memperkuat akses pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau bagi segmen usaha unbankable seperti sektor ultramikro,” ujar Puteri di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Ia menilai tepat pembentukan induk usaha Umi dan UMKM karena melibatkan perusahaan negara yang memiliki target sama dalam kegiatan usahanya. Rencananya ada tiga BUMN yang terlibat dalam holding pembiayaan Umi dan UMKM, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

Puteri meyakini rencana bisnis ketiga BUMN calon anggota holding UMi dan UMKM akan semakin bagus dan terarah. Rencana bisnis yang terukur membuat gerak tiap BUMN makin efektif dan efisien dalam memberdayakan pengusaha ultramikro serta UMKM.

“Tentu, kolaborasi ini tetap memerlukan analisis kelayakan secara bisnis, pemetaan peran yang jelas, rencana pengelolaan yang akuntabel, serta program pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal tapi juga pembinaan dan bimbingan kewirausahaan bagi segmen ultramikro. Kami juga berharap semangat kolaborasi ini dapat menjadi dorongan baru dalam mengembangkan segmen ultramikro di tanah air,” ujarnya.

Wacana pembentukan induk usaha untuk pengembangan UMKM telah disampaikan sejak akhir 2019 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Presiden Jokowi menyebut pembentukan holding bisa mendorong lebih banyak lagi UMKM yang mendapat akses pembiayaan serta pemasaran yang meluas.

Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut konsolidasi bisnis BRI, PNM, dan Pegadaian dilakukan demi mendorong terciptanya pusat data (database) terpadu UMKM. Keberadaan database ini menjadi kunci untuk mendorong para pelaku UMKM naik kelas.

“Jadi kita kelihatan, yang tadinya pelaku usaha tidak bankable, sekarang pinjamannya Rp 2 juta-Rp10 juta. Nanti kalau pinjamannya Rp20 juta-Rp30 juta itu dibantu Pegadaian dan di atas Rp50 juta BRI masuk. Nah, ini kami sinergikan. Keberpihakan kepada pelaku UMKM harus dari pemerintah, swasta, atau BUMN,” kata Erick.

Terpisah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata berkata bahwa pemerintah akan tetap memiliki kendali terhadap BUMN anggota holding pembiayaan UMi dan UMKM.

“Sebagaimana holding BUMN yang telah berjalan, Pemerintah akan mempertahankan kendali tertentu pada BUMN yang menjadi anak perusahaan holding melalui kepemilikan saham Dwiwarna. Hal ini antara lain agar anak perusahaan holding tetap dapat menjalankan fungsi sebagai agent of development,” ujar Isa. (fa/b1)

BUMN Holding BUMN Holding UMKM