Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024

josstoday.com

JOSSTODAY.COM - Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar. Hal tersebut mengacu draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Pasal 731 ayat 2 dan 3. Apabila itu disepakati, maka jadwal Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 otomatis tidak berlaku. Sekadar diketahui, berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan atau langsung disatukan pada 2024.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini membeberkan plus dan minus jika pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan maupun berlangsung pada 2024. Secara umum, menurut Titi, Pilkada Serentak Nasional pada 2024 lebih banyak minusnya. Titi berkaca pengalaman Pemilu Legislatif (pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) Serentak pada 2019. Ketika itu, Titi menjelaskan, beban penyelenggara begitu berat, karena harus menyiapkan dua pemilihan dalam satu waktu.

“Secara umum, lebih banyak minusnya jika pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan pada 2024. Meski pilkada digelar pada November 2024 atau tidak bersamaan dengan pemungutan suara pileg dan pilpres, tetapi tahapannya beririsan satu sama lain. Misal pemungutan suara pileg dan pilpres pada April 2024, lalu pilkada-nya November 2024, maka saat sedang tingginya beban kerja penyelenggara pada April dan Mei, saat bersamaan mereka harus siapkan tahapan pilkada antara lain pemutakhiran data pemilih dan pencalonan perseorangan,” kata Titi Selasa (26/1/2021).

Titi mengatakan pileg, pilpres, dan pilkada pada tahun yang sama akan mempengaruhi kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan. Titi menuturkan disorientasi pemilih dari akan terjadi apabila pileg, pilpres, dan pilkada dijalankan bersamaan. Selain itu juga bisa memicu praktik politik yang tidak berintegritas antara lain seperti politik uang, politik identitas, termasuk politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Titi menambahkan, partai politik juga berpotensi semakin menjauh dari masyarakat.

Sebab, menurut Titi, partai hanya aktif ketika masa elektoral. Sementara, lanjutnya, mekanisme koreksi yang tersedia hanya 5 tahun sekali. Hal ini akan berbeda jika desainnya, akvitias elektoral bisa mengkritisi kinerja partai. Misalnya dengan menggelar pemilu nasional dan daerah yang berjarak 2,5 tahun. Melalui cara itu, Titi menjelaskan, pemilih berkesempatan mengevaluasi partai tanpa harus menunggu 5 tahun. Titi menyatakan suara pemilih yang tidak sah berpeluang meninggkat jika pileg, pipres, dan pilkada digelar dalam tahun yang sama.

Titi kemudian menjabarkan sisi positif pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan serentak pada 2024. Menurut Titi, desain tersebut akan melahirkan efisiensi. “Dengan satu tahun penyelenggaraan, maka bisa dituntaskan seluruh proses elektoral. Tidak perlu berkali-kali merekrut petugas, terutama tingkat ad hoc. Berikutnya, mengurangi kegaduhan politik terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Karena kan ada pihak beranggapan pemilu dan pilkada membuat gaduh. Lalu, akan ada koherensi antara kepemimpinan nasional dan partai berkuasa hingga tingkat daerah,” ucap Titi.

Pada bagian lain, Titi mengatakan UU 10/2016 tidak perlu direvisi apabila RUU Pemilu yang mengatur pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023, nantinya disahkan. “UU 10/2016 tidak perlu direvisi, karena dalam RUU Pemilu, substansi pilkada diatur dalam satu naskah dengan pemilu. Jadi RUU Pemilu yang ada sekarang menyatukan naskah pemilu dan pilkada atau kodifikasi. UU 10/2016 menjadi tidak berlaku lagi soal penjadwalan Pilkada Serentak Nasional pada November 2024, tetapi Pilkada 2022 dan 2023 acuannya UU 1/2015,” demikian Titi. (fa/b1)

RUU Pemilu Pilkada 2020