JOSSTODAY.COM - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya yang ditahan oleh militer.

Seperti dilaporkan Reuters, Jumat (5/2), DK PBB menekankan perlunya menegakkan demokrasi. Meskipun demikian, DK PBB tidak mengutuk kudeta militer yang terjadi di Myanmar itu.

Di Amerika Serikat (AS), Presiden Joe Biden mengatakan militer Myanmar harus mundur. Penasihat keamanan Biden mengatakan bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan perintah eksekutif yang dapat mencakup sanksi.

Dalam satu pernyataan yang disetujui oleh konsensus pada Kamis (4/2), Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang menyatakan bahwa mereka "menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum."

Bahasa dalam pernyataan DK PBB lebih lembut daripada draf asli yang dibuat Inggris dan tidak menyebutkan kata “kudeta”yang tampaknya untuk mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Rusia. Selama ini, kedua negara itu melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan. Tiongkok juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar dan hubungan dengan militer.

Misi PBB di Tiongkok menyatakan Beijing berharap pesan utama dalam pernyataan itu "dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif" di Myanmar.

Reuters tidak dapat segera menghubungi pemerintah Myanmar untuk dimintai komentar.

Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi belum terlihat sejak penangkapannya. Polisi telah mengajukan tuntutan terhadap wanita berusia 75 tahunitu karena mengimpor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya. (fa/b1)

 

Myanmar Kudeta Myanmar Aung San Suu Kyi DK PBB