Kemkeu Targetkan Defisit APBN 2022 Ditekan ke 4,5%-4,8% dari PDB

josstoday.com

JOSSTODAY.COM - Kementerian Keuangan (Kemkeu) menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk postur makro fiskal 2022 mencapai 4,51% sampai 4,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 808,2 triliun hingga Rp 879,9 triliun.

Target defisit tahun depan menurun dibandingkan defisit tahun ini yang masih ditetapkan 5,7% terhadap PDB atau setara Rp 1.006,4 triliun.

“Dengan defisit yang masih 4,5% sampai 4,8% maka pembiayaan tahun 2022 akan terus dijaga secara prudent,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakorbangpus 2021 di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Ia mengatakan bahwa, postur makro fiskal 2022 meliputi target pendapatan negara Rp 1.823,5 triliun sampai Rp 1.895,4 triliun atau 10,18% sampai 10,44% terhadap PDB.

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.499,3 triliun sampai Rp 1.528,7 triliun atau 8,37% sampai 8,42%, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 322,4 triliun sampai Rp 363,1 triliun atau 1,8% sampai 2% dan hibah Rp 1,8 triliun sampai Rp 3,6 triliun atau 0,01% sampai 0,02%.

Untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di tahun depan, pihaknya akan meningkatkan basis pajak dan memperkuat sistem perpajakan melalui core tax. Selain itu Kemkeu juga akan menyinergikan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Dengan postur ini kami akan terus detailkan dari sisi pendapatan negara, reformasi perpajakan dan PNBP akan terus dioptimalkan aset negara untuk hasilkan dividen atau pendapatan serta untuk bisa tingkatkan pelayanan kepada publik,” tegasnya.

Sementara itu, untuk belanja negara dalam postur makro fiskal tahun depan ditetapkan mencapai Rp 2.631,8 triliun sampai Rp 2.775,3 triliun atau 14,69% sampai 15,29% terhadap PDB

Belanja negara terdiri dari belanja pusat Rp 1.856 triliun sampai Rp 1.929,9 triliun atau 10,36% sampai 10,63% dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 775,8 triliun sampai Rp 845,3 triliun atau 4,33% sampai 4,66%.

“Belanja negara diarahkan untuk reformasi spending better untuk belanja berbagai program prioritas dengan orientasi ke hasil”tegasnya

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa efisiensi belanja akan dilakukan bersama yakni untuk belanja non prioritas pusat dan daerah.

“Hal ini dilakukan melalui penajaman belanja barang, belanja modal untuk transformasi ekonomi bukan untuk pembangunan gedung dan kendaraan dinas khususnya untuk infrastruktur,” jelasnya.

Menurutnya penajaman belanja diarahkan untuk membantu masyarakat dengan desain belanja menjadi komponen automatic stabilizer. Artinya ketika ekonomi mengalami tekanan maka masyarakat maka pemerintah akan bantu, dan waktu ekonomi membaik maka APBN akan menurun atau scaling down.

“Dengan demikian APBN tetap fleksibel dan relatif bisa dijaga sustainability dan kesehatan,”jelasnya.

Kemudian untuk arah belanja kementerian dan lembaga di tahun depan akan dikendalikan untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi birokrasi.

Ia mengatakan pemerintah akan melakukan komposisi tersebut secara lebih seimbang sehingga mencerminkan strategi belanja untuk membangun kualitas SDM, infrastruktur produktif, melindungi masyarakat rentan dan mendukung birokrasi yang efisien dan efektif serta profesional.

Sementara itu, untuk target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto 4,81% sampai 5,8% dan investasi minus 0,3% sampai minus 0,95% sehingga rasio utang ditetapkan 43,76% sampai 44,28% dengan titik tengah 41,05%.

Untuk keseimbangan primer tahun depan minus Rp 414,1 triliun sampai minus Rp 480,5 triliun atau minus 2,31% sampai minus 2,65% terhadap PDB.

Ia memastikan akan terus menjaga secara prudent pembiayaan di tahun 2022 ditengah kondisi global terus dinamis, termasuk tren suku bunga global dan pemulihan ekonomi global.

“Kami akan terus menjaga tentu dengan keseluruhan KL dalam jaga masing-masing belanja APBN, pembiayaan negara ini termasuk untuk dukung UMKM dan juga untuk dorong reformasi sektor keuangan terutama pendalaman pasar untuk turunkan cost of borrowing dan untuk tingkatkan basis investor ritel di Indonesia,” tegasnya.

Adapun tema PEM PPKF 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan melalui perbaikan human capital, transformasi ekonomi, serta reformasi fiskal.

Ia menegaskan pemulihan ekonomi tahun 2022 masih akan sangat bergantung pada pemerintah dalam memfokuskan program-program yang mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk semakin sehat sekaligus pulih kembali.

“Seluruh stakeholder sangat penting termasuk pemerintah daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam menjaga dan memulihkan ekonomi nasional serta menjalankan reformasi struktural,” tegasnya. (is/b1)

Menkeu APBN Defisit APBN Defisit Fisikal